Pengelolaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) oleh Pemangku Kepentingan di Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kota Padang Panjang

Rahmi, Febriani Aulia (2024) Pengelolaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) oleh Pemangku Kepentingan di Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kota Padang Panjang. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (67kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (302kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (27kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (93kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Program yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas di Indonesia adalah program Kampung Keluarga Berkualitas. Program Kampung Keluarga Berkualitas merupakan rebranding dari program Kampung Keluarga Berencana, karena program ini tidak lagi terlaksana dengan optimal. Setelah dilakukan rebranding program ini masih belum berjalan dengan maksimal, pada pelaksanaannya belum terintegrasi dan terkonvergensi antar lintas sektor untuk penguatan 8 fungsi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan program Kampung KB oleh pemangku kepentingan formal dan menjelaskan hambatan pengelolaan program oleh pemangku kepentingan informal. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi dengan penentuan informan berdasarkan purposive sampling atau disengaja. Informan pada penelitian ini adalah para pemangku kepentingan formal dan informal dalam pengelolaan program Kampung KB dan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori Struktural Fungsional oleh Robert K Merton yang berfokus pada disfungsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengelolaan program kampung KB oleh pemangku kepentingan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, serta adanya hambatan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam pengelolaan program Kampung KB di Kelurahan Tanah Pak Lambik. Hambatan dalam pengelolaan program kampung KB oleh pemangku kepentingan formal yaitu kurangnya pengenalan tentang program Kampung KB, tindakan responsif dari pihak terkait yang lambat, SDM yang belum memadai, pergantian jabatan, dan tidak adanya anggaran dalam pelaksanaan program. Adapun hambatan pemangku kepentingan informal dalam pengelolaan program Kampung KB yaitu tuntutan pemerintah dalam menjalankan program, kurang optimalnya penyuluhan yang dilakukan, kurangnya dukungan dinas mitra, terbatasnya anggaran yang di dapatkan, fasilitas pendukung yang tidak memadai, kesulitan menyatukan pemahaman antar pengurus.

Actions (login required)

View Item