Praktik Collaborative Governance dalam Upaya Pemenuhan Hak Pilih Pekerja Perkebunan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Yuri, Bobby J (2024) Praktik Collaborative Governance dalam Upaya Pemenuhan Hak Pilih Pekerja Perkebunan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. S2 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (COVER) COVER.pdf - Published Version Download (253kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (288kB)
	Text (BAB VI PENUTUP) BAB VI PENUTUP.pdf - Published Version Download (127kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA (1).pdf - Published Version Download (169kB)
	Text (TESIS LENGKAP) Draft Tesis Bobby.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Tesis ini membahas mengenai upaya pemenuhan hak pilih pekerja perkebunan, khususnya pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pelalawan. Upaya pemenuhan hak pilih pekerja tidak dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu sendirian. Kompleksnya penyelenggaraan pemilu menuntut KPU untuk melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor. Model Collaborative Governance Ansell dan Gash dapat menjadi kerangka kerja kolaborasi dalam upaya pemenuhan hak pilih pekerja karena berfokus pada dinamika hubungan antar aktor yang berasal dari berbagai sektor dalam merumuskan suatu kebijakan. KPU Kabupaten Pelalawan dan PT. RAPP berkolaborasi untuk membentuk TPS di Lokasi Khusus sebagai bukti konkret praktik collaborative governance. Penelitian ini menemukan bahwa KPU Kabupaten Pelalawan telah mempraktikkan collaborative governance dengan baik. Penelitian ini menganalisis empat indikator collaborative governance, yakni kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Faktor-faktor yang mendukung kolaborasi adalah tujuan yang jelas yakni upaya pemenuhan hak pilih pekerja, komunikasi antar aktor yang terbuka dari semua sisi, transparansi antar aktor atas kebutuhan dan kekurangan sumber daya, serta sikap toleran dan kompromi antar aktor. Ditemukan yang berperan dalam kolaborasi ini tidak hanya aktor utama, namun keberhasilan upaya pemenuhan hak pilih pekerja didukung oleh aktor pendukung. Hak pilih pekerja telah menjadi perhatian banyak pihak dari berbagai sektor, namun masyarakat tidak dilibatkan secara aktif. KPU perlu membuat kebijakan yang mengakomodasi pihak-pihak yang lebih luas sehingga permasalahan pemenuhan hak pilih pekerja dapat diselesaikan secara komprehensif.

Actions (login required)

View Item