AKIBAT HUKUM PENCAIRAN KREDIT FIKTIF DENGAN MENGGUNAKAN COVERNOTE (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG NOMOR 21/PID.SUS TPK/2021/PN PGP

Gunarko syahida, Jeri (2024) AKIBAT HUKUM PENCAIRAN KREDIT FIKTIF DENGAN MENGGUNAKAN COVERNOTE (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG NOMOR 21/PID.SUS TPK/2021/PN PGP. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan abstrak) cover dan abstrak jeri.pdf - Published Version Download (250kB)
	Text (Bab I) BAB I jeri.pdf - Published Version Download (501kB)
	Text (Bab akhir/penutup) BAB VI jeri.pdf - Published Version Download (220kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA jeri.pdf - Published Version Download (425kB)
	Text (Full Tesis) Tesis jeri gunarko syahida.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Covernote tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), maka akibat yang ditimbulkan oleh adanya covernote berlaku ketentuan hukum umum, baik secara perdata maupun pidana. Covernote dapat diartikan tidak termasuk sebagai akta autentik, karena covernote bukan merupakan sebuah akta yang diatur dan ditegaskan di dalam Peraturan Perundang- undangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:1.Bagaimana kedudukan covernote dalam perjanjian kredit?2.Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus nomor 21/Pid.sus-TPK/2021/PN PGP terkait dengan keberadaan covernote dalam pencairan kredit?3.Bagaimana akibat hukum pembuatan covernote dalam perjanjian kredit dalam kasus 21/Pid.sus-TPK/2021/PN PGP? Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan studi pustaka . Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan : 1) Kedudukan hukum covernote notaris pada perjanjian kredit covernote digunakan sebagai dasar pencairan kredit. Covernote notaris seharusnya tidak dijadikan sebagai dasar pencairan kredit, karena covernote pada dasarnya hanyalah jaminan sementara. Covernote yang dibuat oleh notaris biasanya hanya sebagai keterangan bahwa masih adanya proses pensertifikatan. Covernote tidak memiliki payung hukum karena tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan baik Undang-Undang Perbankan maupun UUJN, sehingga akibat yang kemudian akan ditimbulkan oleh adanya covernote ini berlaku ketentuan hukum baik secara pidana. 2)Hakim mempertimbangkan bahwa dakwaan yang dikabulkan terhadap terdakwa notaris Gemara Handawuri adalah Pasal 3 undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni pelanggaran yang dilakukan adalah tindak pidana korupsi. Pertimbangan hakim telah sesuai untuk menjatuhkan hukuman kepada notaris Gemara Handawuri dengan memperhatikan keterangan terdakwa, saksi, alat bukti yang menimbulkan kepastian hukum 3)Kreditur tidak memiliki kepastian hukum terkait jangka waktu berakhirnya Cover Note,sehingga hal ini berdampak kepada tidak adanya kepastian mengenai jangka waktu penyerahan sertifikat Kata Kunci: Kredit, Covernote, Notaris

Actions (login required)

View Item