PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK DALAM ACTIO PAULIANA OLEH KURATOR PADA PROSES KEPAILITAN

Michael Kevin, Gani (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK DALAM ACTIO PAULIANA OLEH KURATOR PADA PROSES KEPAILITAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (176kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (379kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (195kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (212kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam suatu perjanjian, para pihak haruslah memenuhi prosedur yang telah diperjanjikan salah satunya asas itikad baik. Proses kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajban Pembayaran Utang sejatinya belum mampu mengakomodir hak-hak dari para kreditor jika terjadi suatu kepailitan. Dalam prakteknya, pihak ketiga yang beritikad baik cenderung berada pada kondisi yang lemah akibat dilakukannya Actio pauliana terhadap suatu objek jual-beli yang pada akhirnya pihak ketiga tersebut merasakan penyitaan atas objek jual beli yang telah diperolehnya secara itikad baik dan sah melalui perjanjian jual beli. Dengan demikian, salah satu upaya yang dapat meneyelamatkan pihak ketiga yang beritikad baik adalah hadirnya peraturan atau kebijakan yang dapat mengakomodir hak-haknya. Di dalam UUK-PKPU belum diberikan definisi secara konkrit mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam memperoleh objek jual-beli dan juga UUK-PKPU tidak memberikan besaran secara definitif atas haknya yang telah dilakukan actio pauliana atas objek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pada saat berlakunya actio pauliana dalam perjanjian jual-beli pada proses kepailitan (2) untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap para pihak setelah terjadinya pembatalan perjanjian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini mennunjukan pihak ketiga yang beritikad baik ialah pihak yang telah memenuhi seluruh prosedur yang telah diperjanjikan dan tidak mengetahui adanya cacat hukum dalam jual-beli yang dilakukannya. Oleh karena itu perlindungan terhadap pihak ketiga tersebut ialah pengembalian secara utuh benda yang telah dibeli. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa akibat hukum atas terjadinya pembatalan perjanjian ialah berkahirnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum para pihak serta pembagian harta debitor pailit hanya mengedepankan prinsip pro rata, belum adanya pengaturan secara definitif mengenai besaran pembagian harta pailit untuk kreditor konkuren. Dengan adanya kekaburan hukum pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menunjukan bahwa belum menjawab seluruh permasalahan yang ada karena cenderung sekali posisi kreditor konkuren yang paling akhir dan terabaikan. Kata Kunci: Pihak Ketiga, Itikad Baik, Actio pauliana, Kepailitan

Actions (login required)

View Item