Eksistensi Tanah Ulayat Kaum Sebagai Hak Milik Kommunal Pasca Sertifikasi di Kabupaten Lima Puluh Kota

Putri, Vikkania Rahmi Andika Putri (2024) Eksistensi Tanah Ulayat Kaum Sebagai Hak Milik Kommunal Pasca Sertifikasi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER ABSTRAK.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (4MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (633kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (663kB)
	Text (TESIS FULL) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa, keberadaan tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, tanah tidak hanya dipahami sebagai sumber ekonomi, tempat berdiam, tempat berkubur juga sebagai sesuatu yang sakral terutama bagi masyarakat Minangkabau, khususnya tanah ulayat yang dianggap mempunyai nilai religius magis. Keberadaan tanah ulayat kaum sebagai hak milik komunal khususnya pada Kabupaten Lima Puluh Kota semakin hari semakin berkurang keberadaannya. Baik secara kualitas maupun secara kuantitas, secara kualitas bahwa dengan disertifikatkannya tanah ualyat kaum tersebut dalam kacamata hukum adat Minangkabau kualitasnya akan menurun karena akan mudah di alihkan atau beralih pada pihak lain baik dengan cara jual beli, maupun dijadikan agunan pada bank. Secara kuantitas dengan disertifikatkannya tanah ulayat ini akan menjadikan tanah itu bernilai tinggi serta mudah untuk diperjual belikan atau dialihkan pada pihak lain, padahal hukum adat Minangkabau melarang terjadinya jual beli tanah ulayat, hal itu tertuang dalam kato adat “Jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando” artinya tanah ulayat itu tidak boleh diperjual belikan dan beralih kepemilikannya kepada pihak di luar persekutuan masyarakat hukum tersebut. Tulisan ini membahas dua rumusan masalah, pertama, bagaimana eksistensi tanah ulayat kaum sebagai hak milik komunal pasca sertifikasi di Kabupaten Lima Puluh Kota? Kedua, mengapa terjadinya peralihan hak atas tanah ulayat kaum di Kabupaten Lima Puluh Kota? Untuk membahas permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan studi dokumen dan wawancara. Dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan didapat hasil sebagai berikut: Pertama, terjadinya transaksi jual beli tanah ulayat kaum penulis mengambil sampel pada 2 kecamatan, yaitu satu pada Kecamatan Harau, Tanah Ulayat Kaum Pauh atas nama Mahdalinar dan satu pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Tanah Ulayat Kaum Piliang atas nama Nilwan. Kedua, terjadinya peralihan hak atas tanah ulayat kaum di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan kedua sampel di atas disebabkan karena faktor ekonomi.

Actions (login required)

View Item