MUhammad, Fajri (2024) PERANAN KEPOLISAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERDAHAP KEJAHATAN BEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (72kB) |
|
Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (205kB) |
|
Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version Download (91kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (96kB) |
|
Text (Skripsi Full Text)
Sskripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama dimanapun berada termasuk di jalan raya, penting untuk memastikan keamanan lalu lintas adalah keamanan yang mencakup keamanan manusia, kendaraan, jalan maupun lingkungan. Namun tidak jarang hak tersebut dirampas oleh oknum tidak bertanggung jawab membuat masyarakat merasa tidak aman dalam berkendara serta maraknya pembegalan dengan tujuan mengambil harta benda korban yang melintas di jalan raya telah menjadi masalah serius. Upaya penegakan hukum memiliki peranan penting dalam menekan kasus-kasus pencurian sebab dengan adanya penegakan hukum yang baik maka akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga tidak terjadi lagi kasus yang berulang. Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan fungsi kepolisian merupakan s a lah satu fungsi pemerintahan negara pada bidang pemeliharaan keamanan serta ketertiban pada masyarakat menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Pentingnya peran kepolisian dalam meningkatkan kewaspadaan dan fungsi keamanan serta patroli terhadap tindak pidana begal harus ditingkatkan. Namun, dalam penerapannya Kepolisian belum bisa menjalankan fungsi keamanan serta ketertiban pada masyarakat dengan maksimal karena menghadapi berbagai kendala, belum memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan angka kriminalitas, dan masih lemahnya penegakan hukum. Adapun rumusan masalah yang penulis bahas yaitu, 1. Bagaimakah peranan pihak kepolisiandalam penegakan hukum terhadap kejahatan begal, terkait penyelesaian tindak pidana kejahatan begal di wilayah hukum Polresta Padang. 2, Bagaimanakah kendala yang dihadapioleh pihak Polresta Padang dalam penegakan hukum terhadap kejahatan begal yang terjadi diwilayah hukum Polresta Padang 3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak PolrestaPadang dalam mengatasi kendala pada penegakan hukum terdahadap kejahatan begal yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padang. Metode peneltian yang digunakan dalam penelitianini adalah yuridis empris. Dengan hasil penelitian penulis yaitu upaya preventif yang dilakukan kepolsian adalah melakukan patroli dan Razia dan upaya represif yang dilakukan kepolisian adalah penindakan secara tegas terhadap pelaku. Kendala yang dialami pihak kepolisian adalah jauhnya jarak kejadian peristiwa begal tersebut dan kurangnya personal anggota kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan begal, sehingga untuk merespon laporan atau temuan adanya kegiatan pencurian, perampasan dan pengancaman di jalan raya menjadi terbatas. Upaya yang dilakukan kepolisian yaitu meningkatkan keamanandi jalan jalan yang kemungkinan besar terjadinya aksi begal dengan melakukan patroli, pemasangan kamera CCTV di berbagai tempat dan pemasangan peringatan akan maraknya pembegalan. Kata Kunci: Begal, Penegakan Hukum, Kepolisan, Kejahatan
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 06 Jun 2024 09:43 |
Last Modified: | 06 Jun 2024 09:43 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/469922 |
Actions (login required)
View Item |