DETERMINAN KEBERHASILAN UMK DALAM PELELANGAN BARANG DAN JASA DI PROVINSI RIAU SEBELUM DAN SESUDAH PERPRES 12 TAHUN 2021

Enardi, Wide (2023) DETERMINAN KEBERHASILAN UMK DALAM PELELANGAN BARANG DAN JASA DI PROVINSI RIAU SEBELUM DAN SESUDAH PERPRES 12 TAHUN 2021. Masters thesis, Unand.

	Text (Cover + Abstrak) cover+abstrak.pdf - Published Version Download (154kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) BAB 1.pdf - Published Version Download (635kB)
	Text (Bab 5 Simpulan) BAB 5.pdf - Published Version Download (600kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (414kB)
	Text (Full tet) Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

DETERMINAN KEBERHASILAN UMK DALAM PELELANGAN BARANG DAN JASA DI PROVINSI RIAU SEBELUM DAN SESUDAH PERPRES 12 TAHUN 2021 Oleh: Wide Enardi (2120519012) Dibawah Bimbingan: Dr. Sri Maryati, SE., M.Si Dr. Neng Kamarni, SE, M.Si Abstrak UMK memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Perubahan kebijakan pengadaan barang dan jasa, khususnya dengan diberlakukannya Perpres No. 12 Tahun 2021 merupakan respon dan upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi dan keberhasilan UMK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara berbagai faktor dan keberhasilan UMK dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah sebelum dan sesudah diberlakukannya Perpres No. 12 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik untuk mengeksplorasi hubungan antara berbagai faktor dan keberhasilan UMK. Selain itu, penelitian juga menggunakan metode kualitatif untuk tujuan confirmatory, guna mendalami hasil yang diperoleh dari analisis kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan, pengalaman, ukuran tenaga kerja, dan modal berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan UMK dalam pengadaan pemerintah. Penerapan Perpres No. 12 Tahun 2021 membawa perubahan signifikan setelah penerapan kebijakan dalam korelasi antara variabel independen dan keberhasilan UMK. Perubahan terjadi pada tingkat pendidikan pemilik dan jumlah pekerja, sedangkan pengalaman usaha dan modal usaha tetap menjadi faktor yang signifikan. Hasil identifikasi terhadap aspek-aspek yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat partisipasi dan keberhasilan UMK dalam pengadaan pemerintah memberikan rekomendasi dengan menekankan adaptasi kebijakan, pengawasan regulasi, dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Kajian ini memberikan wawasan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan kebijakan pengadaan untuk mendukung UMK, serta menggarisbawahi pentingnya adaptasi dan peningkatan kapasitas UMK untuk berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Kata Kunci: Kebijakan Pengadaan, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) .

Actions (login required)

View Item