POLITIK HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE 2015 (Studi: Pencemaran Udara oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap)

Alifya, Salsabiela Lovindra (2024) POLITIK HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE 2015 (Studi: Pencemaran Udara oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (158kB)
	Text (Bab I Pendahulaun) Bab I.pdf - Published Version Download (537kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (229kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftyar Pustaka.pdf - Published Version Download (321kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perubahan iklim global yang sedang terjadi disebabkan oleh penggunaan berlebihan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bahan bakar fosil ini digunakan dalam berbagai sektor salah satunya adalah pembangkit listrik yang menyebabkan pelepasan miliaran ton karbon ke atmosfer. Dalam hal ini penulis berfokus membahas kebijakan yang dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim yang diakibatkan oleh PLTU dengan merujuk pada Paris Agreement. Upaya pencegahan semakin parahnya perubahan iklim menjadi urgensi kita bersama, termasuk negara-negara dunia. Indonesia meratifikasi Paris Agreement menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To the United Nations Framework Convention on Climate Change, sebagai bentuk memenuhi tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum lingkungan Indonesia terhadap Paris Agreement menekankan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum, serta implementasi hukum itu sendiri. Dengan meratifikasi Paris Agreement 2015, Indonesia menegaskan komitmennya pada perjanjian internasional terkait perubahan iklim. Berbagai langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia melalui kebijakan mitigasi dan adaptasi, termasuk peningkatan target pengurangan emisi dan transisi ke energi terbarukan. Namun, masih ditemukan berbagai kendala, ketidaksesuaian, serta kurang ambisiusnya politik hukum lingkungan Indonesia, termasuk karena upaya pembangunan PLTU baru

Actions (login required)

View Item