Penolakan PKL Perempuan Terhadap Relokasi Penataan Pantai Purus Kota Padang Tahun 2023

Ardiana, Intan (2024) Penolakan PKL Perempuan Terhadap Relokasi Penataan Pantai Purus Kota Padang Tahun 2023. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) Cover dan abstract.pdf - Published Version Download (843kB)
	Text (bab 1 pendahuluan) Bab1 pendahuluan.pdf - Published Version Download (778kB)
	Text (bab 6 kesimpulan) Bab akhir kesimpulan.pdf - Published Version Download (522kB)
	Text (daftar pustaka) Daftar pustaka .pdf - Published Version Download (645kB)
	Text (skripsi full text) skripsi full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penolakan PKL Perempuan terhadap kebijakan Pemerintah Kota atas relokasi penataan Pantai Purus Kota Padang. Penolakan tersebut muncul sebagai respons terhadap kebijakan Pemerintah dalam menata kawasan pantai, yang berdampak langsung pada kehidupan ekonomi PKL di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sejarah munculnya penolakan PKL Pantai Purus, untuk menjelaskan bentuk penolakan PKL Perempuan Pantai Purus, dan untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi Penolakan PKL Perempuan Pantai Purus Kota Padang tahun 2023. Data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan pemilihan informan menggunakan teknik Purposive Sampling. Triangulasi menggunakan teknik triangulasi sumber dan pakar, serta lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Padang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa PKL Perempuan melakukan penolakan secara terbuka melalui demonstrasi, blokade akses jalan, dan pertunjukkan visual yang menarik perhatian publik. Penolakan tersebut sebagian besar didorong oleh motivasi ekonomi, karena banyak PKL Perempuan menggantungkan hidupnya pada usaha di Pantai Purus dan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan setelah dipindahkan ke pasar kuliner. Dalam penolakannya PKL juga berupaya denga meminta bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang dan juga melalui framing yang diangkat dengan memunculkan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Hal ini sejalan dengan teori yang digunakan pada penelitian ini yang dikemukakan oleh James Scoot mengenai konsep resistensi terbuka dalam gerakan sosial dan pandangan MacCarthy tentang pentingnya demonstrasi dalam dinamika gerakan sosial, serta kelompok kepentingan menurut pandangan Almond dan Powel. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan PKL Perempuan tidak berhasil mempengaruhi keputusan pemerintah. Diharapkan adanya dialog yang lebih baik antara pemerintah dan PKL dalam menangani isu-isu penataan kota dan kesejahteraan PKL.

Actions (login required)

View Item