PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PERBANKAN SYARIAH PADA BANK NAGARI SYARIAH PADANG

Nery, Intan Safitri (2016) PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PERBANKAN SYARIAH PADA BANK NAGARI SYARIAH PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (abstrak) abstrack.pdf - Published Version Download (263kB) | Preview
Preview	Text (bab i) BAB I.pdf - Published Version Download (384kB) | Preview
Preview	Text (bab iv) BAB IV.pdf - Published Version Download (196kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (400kB) | Preview
	Text (skripsi full text) SKRIPSI FIX FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PERBANKAN SYARIAH PADA BANK NAGARI SYARIAH PADANG (Nery Intan Safitri, 1110113092, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 halaman 2016) ABSTRAK Lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia dimulai semenjak tahun 1990-an mengalami perkembangan yang semakin marak pada awal tahun 2000-an. Ditandai dengan bermunculannya sejumlah bank syariah yang didirikan oleh perbankan konvensional, baik yang sahamnya dimiliki pemerintah maupun swasta. Perkembangan praktek ekonomi syariah khususnya dalam pemanfaatan lembaga keuangan, didorong oleh kesadaran kaum muslimin untuk menjalankan syari’at Islam dalam segenap aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi. Dengan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2011 ini, seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang kini masih tersebar di BI dan Bapepam-LK akan menyatu ke dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas Perbankan Syariah ternyata tidak melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas perbankan syariah itu, melainkan ada beberapa aspek yang secara khusus diawas oleh lembaga lain yaitu Dewan Pengawas Syariah dalam hal ini tercantum dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kemudian dibentuklah suatu lembaga yaitu Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk melakukan pengawasan secara teknis dan administratif di Perbankan Syariah. Dengan begitu peran Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting karena akan menentukan kesyari’ahan lembaga keuangan Islam. Bertitik tolak dari uraian di atas penulis mengangkat judul PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP PERBANKAN SYARIAH PADA BANK NAGARI SYARIAH PADANG adapun permasalahan yang teridentifikasi Bagaimana prosedur pengangkatan DPS pada Bank Nagari Syariah Padang, Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh DPS terhadap perbankan syariah pada Bank Nagari Syariah Padang, dan Apa saja akibat hukum dari operasional yang tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) pada Bank Nagari Syariah Padang. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris data yang digunakan adalah data primer, sekunder didapat melalui penelitian kepustakaan dan penelitian di lokasi dan teknik penggumpulan data studi dokumen dan wawancara.Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Prosedur pengangkatan DPS tersebut harus melalui keputusan dari RUPS, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS ialah pengawasan yang bersifat intern yaitu pengawasan terhadap produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN. Dimana hasil dari pada pengawasan ini wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap 1 (satu) semester (6 bulan) atau 2 (dua) kali 1 (satu) tahun. Dan akibat hukum dari operasional produk perbankan syariah yang tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional pada Bank Nagari Syariah padang yaitu dengan pemberian sanksi baik itu sanksi teguran tertulis ataupun teguran langsung maupun pembinaan yang dijatuhkan oleh OJK terhadap bank tersebut.

Actions (login required)

View Item