POLITIK HUKUM PENGATURAN PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK PEKERJA

Vianie Putri, Jasmitha (2024) POLITIK HUKUM PENGATURAN PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK PEKERJA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (331kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (424kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (249kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (387kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pekerja merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam rangka melakukan hubungan kerja, setiap pekerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan keadilan dalam pelaksanaan hubungan kerjanya. Hadirnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi tonggak penting kepastian hukum bagi para pekerja rumah tangga sehingga perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk melakukan percepatan pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini membahas dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana perlindungan pekerja rumah tangga dalam berbagai peraturan di Indonesia? Kedua, bagaimana politik hukum pengaturan perlindungan pekerja rumah tangga ditinjau dari perspektif hak pekerja? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang berbahan hukum primer dan sekunder, serta dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis melalui studi dokumen. Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, di Indonesia belum ada pengaturan undang-undang yang secara spesifik membahas mengenai perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, dalam hal ini hanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang menjadi terobosan hukum bagi perlindungan pekerja rumah tangga, namun Permenaker ini pun dinilai belum memiliki kekuatan hukum yang kuat jika dibandingkan dengan undang-undang ketenagakerjaan. Kedua, politik hukum munculnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yaitu dikarenakan semakin meningkatnya jumlah pekerja rumah tangga, yakni mencapai 4,2 juta jiwa pada tahun 2015 yang juga diiringi dengan peningkatan kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga tersebut. Hal ini menunjukkan angka yang cukup besar bagi pekerja yang tidak mempunyai payung hukum.

Actions (login required)

View Item