KEWENANGAN MAJELIS PENGAWASAN NOTARIS DAERAH TERHADAP LAPORAN MASYARAKAT ATAS AKTA YANG DITERBITKAN OLEH NOTARIS

Azlia, Carissa (2024) KEWENANGAN MAJELIS PENGAWASAN NOTARIS DAERAH TERHADAP LAPORAN MASYARAKAT ATAS AKTA YANG DITERBITKAN OLEH NOTARIS. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (448kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (322kB)
	Text (Bab IP Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (166kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (296kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap laporan masyarakat atas Akta yang dibuatnya. Majelis pengawas daerah memiliki kewenangan pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran yang dilakukan notaris, Berdasarkan hal tersebut, tentunya harus ada batasan kewenangan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah terutama di Kota Padang sebagai garda terdepan penerimaan laporan Masyarakat terkait pelanggaran kode etik atau Undang- Undang Jabatan Notaris dan bentuk pelaksanaan kewenangan pun harus sesuai dengan peraturan perundangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap laporan masyarakat terkait akta yang dikeluarkan oleh Notaris dan untukmengetahui bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap laporan masyarakat terkait akta yang dikeluarkan oleh Notaris .Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang mengacu pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder disamping melakukan wawancara pada Majelis Pengawasan Notaris Kota Padang. Teknik Analisa yang digunakan adalah kualitatif, dimana data yang didapatkan kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan analisis tentang Kewenangan Majelis Pengawasan Notaris terhadap laporan masyarakat terkait akta yang dibuat oleh Notaris. Hasil dari penelitian tersebut adalah Majelis Pengawas Daerah sebagai pelayan publik tetap akan menerima laporan tersebut menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. Kata Kunci : Notaris, Majelis Pengawasan Notaris, Kewenangan

Actions (login required)

View Item