SENGKETA STATUS KEPEMILIKAN TANAH PUSAKO DAN PENYELESAIANNYA DI KELURAHAN ULAK KARANG SELATAN (STUDI KASUS: PUTUSAN KASASI MA NOMOR 3156 K/PDT/2022)

Muhammad Wahyu, Ramadhan (2024) SENGKETA STATUS KEPEMILIKAN TANAH PUSAKO DAN PENYELESAIANNYA DI KELURAHAN ULAK KARANG SELATAN (STUDI KASUS: PUTUSAN KASASI MA NOMOR 3156 K/PDT/2022). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (183kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (307kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (127kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (257kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Sengketa tanah pusako di kota Padang dikenal sebagai salah satu persengketaan yang sulit dilakukan penyelesaiannya. Pentingnya keberadaan sebuah tanah terutama bagi tanah yang di atasnya terdapat hak ulayatnya menyebabkan pihak-pihak yang bersengketa akan melakukan apapun untuk mengakui, mempertahankan, membuktikan bahwa status kepemilikan tanah pusako tersebut adalah milik kelompok atau kaum mereka. Di antara persengketaan tanah pusako yang terjadi di kota Padang terdapat sebuah sengketa status kepemilikan tanah pusako di kelurahan Ulak Karang Selatan yang terjadi antara 2 kaum yang saling mengakui bahwa tanah pusako tersebut adalah milik dari masing-masing kaum mereka. Persengketaan tersebut telah melalui rangkaian penyelesaian sengketa, baik itu secara non-litigasi maupun litigasi (yang berujung pada putusan kasasi MA). Sengekta tersebut menunjukkan bahwa tidak mudahnya penyelesaian sengketa tanah pusako ini bila masing-masing kaum / pihak yang bersengketa memiliki pengakuan kepemilikan yang kuat terhadap objek persengketaan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah, bagaimana penyelesaian sengketa status kepemilikan tanah pusako antara kaum chaniago dengan kaum sikumbang di kelurahan Ulak Karang Selatan?, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Kasasi di MA Nomor 3156 K/Pdt/2022?. Penelitian ini menggunakan Metode Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis data. Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui, pertama penyelesaian sengketa dalam persengketaan ini telah melalui serangkaian penyelesaian yang terlebih dahulu diupayakan untuk selesai secara non-litigasi (melalui lembaga KAN) namun tidak berhasil menemukan titik damai maka oleh itu penyelesaian sengketa dilanjutkan secara litigasi yang putusan pengadilannya menyatakan kaum Sikumbanglah yang berhak atas objek sengketa, kedua pertimbangan hakim dalam putusan kasasi yang dimohonkan oleh pihak yang kalah serupa dengan pertimbangan hakim dalam putusan banding sebelumnya yaitu permohonan kasasinya tetap tidak dapat diterima (NO) karena terbukti pada pengajuan permohonan banding oleh pembanding telah melampaui tenggang waktu 14 hari yang telah ditentukan undang-undang. Sebaiknya dalam kasus persengketaan ini bagi kaum yang diputuskan kalah di pengadilan untuk mengajukan permohonan banding harus segera dimohonkan kurang dari 14 hari setelah putusan hakim disampaikan, dan untuk pengaturan nagari di kota Padang seharusnya menyebutkan lebih rinci batasan-batasan wilayahnya di kota Padang ini berdasarkan wilayah-wilayah administratifnya (kecamatan-kecamatannya). Kata Kunci: Tanah Pusako, Penyelesaian Sengketa, KAN

Actions (login required)

View Item