TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

William, Cantona (2024) TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (144kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (233kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (153kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang sebagai bentuk pemberian dari Tuhan sejak masih di dalam kandungan seorang perempuan. Salah satu bagian dari hak asasi manusia adalah perlindungan terhadap hak anak. Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menimbulkan suatu polemik adanya pembatasan mengenai hak anak berkewarganegaraan ganda yang lahir dibawah Tahun 2006 sehingga menimbulkan diskriminasi dan perbedaan dengan anak yang lahir setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta adanya beberapa kasus mengenai hak anak kewarganegaraan ganda. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat Pertama, Bagaimana pengaturan hak anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia? Kedua, Bagaimana tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak anak berkewarganegaraan ganda dari perspektif hak asasi manusia? Untuk menjawab penelitian ini, Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu Yuridis Normatif. Adapun hasil dari pembahasan Pertama, Pengaturan hak anak berkewarganegaraan ganda sama dengan hak anak berkewarganegaraan Indonesia yang diatur di dalam hukum internasional maupun hukum positif Indonesia. Kedua, tanggung jawab negara terhadap pelindungan hak anak berkewarganegaaan ganda yang tidak mendaftarkan setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, dimana Pemerintah memberikan solusi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan adanya Peraturan Pemerintah terbaru tersebut dapat mengatasi hak anak berkewarganegaraan ganda yang tidak mendaftar untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan Republik Indonesia dengan begitu negara memberikan tanggung jawab terhadap perlindungan mengenai hak anak dimana anak sebagai seseorang yang dapat dikategorikan sebagai kelompok yang rentan yang harus diberikan perlindungan sesuai dengan kekhususannya.

Actions (login required)

View Item