Mekanisme Pencairan Dana Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang

Amelia, Guciano (2019) Mekanisme Pencairan Dana Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) 1. COVER BARU PDF.pdf - Published Version Download (210kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) 2. BAB 1.pdf - Published Version Download (413kB) | Preview
Preview	Text (Bab 5) 3. BAB 5 watermark.pdf - Published Version Download (302kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 4. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (208kB) | Preview
	Text (FULL Tugas Akhir) 5. FULL Tugas Akhir.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (808kB)

Abstract

Perencanaan pengelolaan tahunan keuangan negara diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara atau APBN. Begitupun juga Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah. APBN dan APBD disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBN dan APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas : 1. Anggaran Pendapatan, terdiri atas ; a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya. b) Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). c) Lain-lain pendapatan yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain. 2 2. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. 3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun tahun anggaran berikutnya. Pemerintah daerah dalam pengurusan dan perhitungan APBD merupakan pihak pertama yang menjadi pelaksana otonomi daerah yang harus bekerja seoptimal mungkin agar tidak terjadi penyelewengan dana APBD dikemudian hari. Dari semua jenis APBD, ada jenis Anggaran Pendapatan yaitu Lain-Lain Pendapatan yang Sah, dalam jenis ini ada Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain. Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 3 Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial, pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah yang terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib daerah dan pemberian dana hibah ini merupakan rekomendasi oleh pejabat unsur Pemerintah setempat atau yang terkait dengan bidang tugasnya. Bahwa dalam pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut terselenggara dengan efektif, efisien, tepat sasaran, dan perlu diatur tata cara penyelenggaraannya. Kedudukan Dana Hibah dan Bantuan Sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah, maka pengelolaan dana hibah harus sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2019.

Actions (login required)

View Item