EKSISTENSI SURAT PENAWARAN PUTUSAN KREDIT (SPPK) DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG MEMUAT KLAUSULA BAKU PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG BINTARO

Yenedy, Ringgo (2024) EKSISTENSI SURAT PENAWARAN PUTUSAN KREDIT (SPPK) DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG MEMUAT KLAUSULA BAKU PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG BINTARO. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER+ABSTRAK_TESIS_RINGGO YENEDY.pdf - Published Version Download (246kB)
	Text (Bab I) BAB 1_TESIS_RINGGO YENEDY.pdf - Published Version Download (397kB)
	Text (Bab AKhir/Penutup) BAB 4_TESIS-RINGGO YENEDY.pdf - Published Version Download (201kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA_TESIS_RINGGO YENEDY.pdf - Published Version Download (245kB)
	Text TESIS FULL_RINGGO YENEDY_2020123063_MKN_FH_UNAND.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam praktik perbankan yang lazim di Indonesia, perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku, yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh pihak bank, sehingga nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya atau menolak yang berakibat nasabah tidak akan menerima kredit tersebut. Sebagai mitigasi risiko dalam penerapan perjanjian baku, kepada debitur diberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) atau lebih lazimnya disebut offering letter terlebih dahulu. Offering letter merupakan surat penawaran bank atas persetujuan kredit yang ditujukan kepada debitur. Apabila debitur setuju, maka offering letter tersebut dijadikan dasar pembuatan akta kredit. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak diteliti yaitu : 1) Bagaimana eksistensi penggunaan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dalam perjanjian kredit perbankan yang memuat klausula baku, dan 2) Bagaimana kedudukan Notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang diawali dengan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK). Untuk memecahkan permasalahan digunakan pendekatan yuridis empiris dengan data utamanya adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa : 1) Penggunaan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dalam perjanjian kredit perbankan yang memuat klausula baku merupakan suatu mitigasi risiko guna menghindari bank dari adanya kemungkinan resiko yang dapat merugikan pihak bank, baik resiko hukum, resiko reputasi, dan resiko kredit, Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) sebagai dasar dibuatnya suatu perjanjian kredit. 2) Kedudukan Notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang diawali dengan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) adalah sama dengan perjanjian pada umumnya. Notaris menjalankan perannya sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik. Notaris memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaraan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit perbankan tersebut. Peran notaris dalam penerbitan perjanjian kredit kepada pihak perbankan dan pihak debitur merupakan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit tersebut. Kata kunci : perjanjian, kredit, notaris.

Actions (login required)

View Item