KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PERUBAHAN AKTA SECARA SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DI KOTA PEKANBARU

Isnayanti, Isnayanti (2024) KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PERUBAHAN AKTA SECARA SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DI KOTA PEKANBARU. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER DAN ABSTRAK(1).pdf - Published Version Download (493kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (573kB)
	Text (Bab Akhir/Kesimpulan) BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (270kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Tesis Full) TESIS FULL(1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Kewenangan Notaris sangatlah rentan dalam melakukan pelanggaran hukum. oleh karenanya diperlukan adanya pengawasan dan pembinaan dari Majelis Pengawas. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris terbagi atas Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Di Kota Pekanbaru terdapat Notaris yang melakukan perubahan akta secara sepihak yang dilakukan oleh Notaris NS dan Notaris OL oleh karenanya diperlukan tindakan kewenagan dan kewajiban dari Majelis Pengawas Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUJN huruf a, huruf g dan h. Rumusan Masalah yang dibahas adalah: pertama, bagaimana pengaturan tentang kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan Notaris di Kota Pekanbaru, kedua bagaimanakah pelakasanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di kota Pekanbaru, ketiga faktor yang menjadi kendala Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris di Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan menggunakan data sekunder dan data primer adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini Efektivitas Pengaturan mengenai kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Peraturan Undang-undang Jabatan Notaris pasal 70 dan pasal 71 serta diatur juga dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM belum efektif dikarenakan masih adanya notaris yang melanggar. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru hanya sebatas melakukan pemeriksaan, pembinaan, pengawasan dan pemanggilan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dan memberikan laporan berbentuk berita acara laporan yang akan diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Faktor kendalanya dikarenakan jumlah MPD yang sedikit, masalah waktu, dan honorarium. Kata kunci: Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah, Perubahan Akta Secara Sepihak, Notaris AUTHORITY AND OBLIGATIONS OF THE REGIONAL SUPERVISORY ASSEMBLY IN SUPERVISION AND DEVELOPMENT OF CHANGES DEED UNILATEDLY DONE BY A NOTARY IN PEKANBARU CITY Isnayanti, 2120122029, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University, 2024 ABSTRACT Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds. The authority of a notary is very vulnerable to violating the law. therefore it is necessary to have supervision and guidance from the Supervisory Council. The Notary Supervisory Council is a body that has the authority and obligation to carry out guidance and supervision of Notaries. The Notary Supervisory Council is divided into the Regional Supervisory Council (MPD), the Regional Supervisory Council (MPW), and the Central Supervisory Council (MPP). In Pekanbaru City, there are notaries who make changes to the deed unilaterally carried out by notary NS and notary OL, therefore it is necessary to take action on the authority and obligations of the Regional Supervisory Assembly based on the provisions of Article 70 of the UUJN letters a, g and h. The formulation of the problems discussed are: First, how is the regulation of the authority and obligations of the Regional Supervisory Assembly in overcoming violations committed by notaries in Pekanbaru City, second, how is the implementation of supervision and guidance carried out by the Regional Supervisory Assembly in resolving violations committed by notaries in Pekanbaru city, third, factors that become obstacles to the Regional Supervisory Assembly in carrying out supervision and guidance of notaries in Pekanbaru City. This research is empirical research, using secondary data and primary data as well as data collection tools in this study using interviews. Based on the results of this research, the effectiveness of regulations regarding the authority and obligations of the Regional Supervisory Council is regulated in the Regulations on the Position of Notaries Articles 70 and Article 71 and also regulated in the regulations of the Minister of Law and Human Rights which are not yet effective because there are still notaries who violate them. The implementation of supervision and guidance carried out by the Regional Supervisory Council of Pekanbaru City is only limited to conducting examinations, coaching, supervision and summoning of notaries who commit violations and providing reports in the form of minutes of reports that will be given to the Regional Supervisory Council. The obstacle factor is due to the small number of MPD, time problems, and honorarium. Keywords: Authority and Obligations of the Regional Supervisory Council, Unilateral Changes to Deeds, Notary.

Actions (login required)

View Item