PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN ATAS TERJADINYA KASUS GAGAL GINJAL AKUT PROGRESIF ATPIKAL YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BAGI ANAK MENURUT HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA

Ikhzanul, Roeza (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN ATAS TERJADINYA KASUS GAGAL GINJAL AKUT PROGRESIF ATPIKAL YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BAGI ANAK MENURUT HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (154kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (372kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (132kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (214kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Anak sebagai anugerah dari Allah harus dilindungi dan memiliki hak-haknya terpenuhi, termasuk hak atas kesehatan. Kasus gagal ginjal akut progresif atipikal yang mengakibatkan kematian anak menjadi sorotan penting. Kesehatan di Indonesia didefinisikan secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial, sejalan dengan hak asasi manusia dan prinsip Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana peran hukum kesehatan terhadap pencegahan terjadinya kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atpikal yang mengakibatkan kematian bagi anak menurut hukum kesehatan Indonesia. 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban atas terjadinya kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atpikal yang mengakibatkan kematian bagi anak menurut hukum kesehatan Indonesia. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian yuridis normatif yang penulisanya bersifat preskriptif. Terkait pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atpikal masih kurang memadai, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang mengalami revisi hingga Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. Dalam hukum kesehatan telah mengatur hak dan kewajiban penyelenggara dan penerima layanan kesehatan sesuai Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Bentuk Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam kasus ini menurut hukum kesehatan diatur dengan memberikan sanksi kepada perusahaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas sesuai Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). Setiap anak berhak hidup, berkembang, dan berpartisipasi tanpa kekerasan atau diskriminasi, serta mendapat perlindungan hukum. Mereka memiliki hak atas identitas, kewarganegaraan, kebebasan beribadah, berpikir, dan berekspresi dengan bimbingan orang tua. Anak-anak juga berhak untuk mengenal dan diasuh oleh orang tua mereka sendiri, serta mendapat layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan mereka, sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Anak-anak, Hukum Kesehatan.

Actions (login required)

View Item