Penggalangan Dana (Donation-Based Crowdfunding) Berbasis Sistem Elektronik Berdasarkan Prinsip Iktikad Baik

Tasya, Ardhina (2024) Penggalangan Dana (Donation-Based Crowdfunding) Berbasis Sistem Elektronik Berdasarkan Prinsip Iktikad Baik. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) COVER N ABSTRAK.pdf - Published Version Download (585kB)
	Text (BAB 1 - Pendahuluan) bab 1.pdf - Published Version Download (462kB)
	Text (BAB 4 - Pemutup) bab akhir.pdf - Published Version Download (180kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka (1).pdf - Published Version Download (405kB)
	Text (Full Skripsi) BUNDLE SKRIPSI FULL_TASYA ARDHINA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Ditengah era global dewasa ini, industri financial technology yang semakin marak digunakan oleh masyarakat, salah satunya yaitu crowdfunding dengan jenis donation-based crowdfunding (crowdfunding yang berbasis penggalangan donasi). Di Indonesia, pelaksanaan mengenai donation-based crowdfunding berbasis sistem elektronik masih menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Maka timbul pertanyaan apakah regulasi yang ada telah mengakomodir terkait penyelengaraan donation-based crowdfunding berbasis sistem elektronik, serta bagaimana pengawasan dari pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap penyelenggaraan donation-based crowdfunding berbasis sistem elektronik ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan sistem penggalangan dana (donation-based crowdfunding) menurut hukum postitif di Indonesia? (2) Bagaimana pengawasan dari lembaga yang mengawasi platform penggalangan dana (donation-based crowdfunding) berbasis sistem elektronik? (3) Bagaimana pertanggungjawaban platform penggalang dana (donation-based crowdfunding) berbasis sistem elektronik? Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa (1) Pengaturan mengenai donation-based crowdfunding belum memiliki regulasi khusus dan regulasi yang ada tidak mengakomodasi perlindungan hukum yang maksimal sehingga belum mampu menjawab persoalan hukum yang tengah terjadi di masyarakat. (2) Pengawasan donation-based crowdfunding merupakan wewenang Kementerian Sosial hingga Dinas Sosial seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 yang meliputi pengawasan preventif dan represif. Sistem pengawasan tersebut tidaklah efektif dikarenakan pengaturan yang belum mengatur secara spesifik dan mengakibatkan belum maksimalnya pihak berwenang dalam memberikan pengawasan. (3) Pertanggungjawaban hukum terhadap donation-based crowdfunding merupakan bentuk konsekuensi atas pengumpulan dana dari setiap individu yang dilakukan secara daring oleh pihak penyelenggara platform. Dana hasil donasi tersebut harus mendapatkan kepastian bahwa dana telah tersalurkan kepada pihak penerima manfaat, sehingga diperlukan aturan mengenai mekanisme penindakan jika ditemukan suatu penyalahgunaan dana.

Actions (login required)

View Item