KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Ramadani, Suci (2023) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) cover, abstrak, abstrack.pdf - Published Version Download (80kB)
	Text (Bab I) BAB I PENDAHULUAN (2).pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab Penutup/Kesimpulan) BAB VI PENUTUP (1).pdf - Published Version Download (127kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA (3).pdf - Published Version Download (499kB)
	Text (Disertasi Full) DISERTASI Suci Ramadani 1730112006 FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Peredaran gelap narkotika menempati peringkat pertama dalam kejahatan transnasional, peredaran narkotika tidak memandang perbatasan, tidak mengenal yuridiksi wilayah dan kebangsaan narkotika selalu menjadi suatu masalah internasional yang berkepanjangan. Peningkatan peredaran gelap narkotika tidak terlepas dari kegiatan organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional perdagangan gelap narkotika menjanjikan keuntungan yang sangat besar bagi organisasi- organisasi kejahatan dan terus berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan kegiatan ilegal tersebut dengan cara menyusuk mencampuri dan merusak struktur pemerintah serta mempengaruhi kelompok-kelompok tertentu yang ada di dalam masyarakat. Bagaimanakah Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, Bagaimanakah Implementasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, Bagaimanakah Seharusnya Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. Metode Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif dan empiris. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis selain menggambarkan atau memaparkan atas subjek atau objek penelitian juga dilakukan analisis mendalam terhadap kondisi peredaran narkotika di berbagai wilayah. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder data primer. Selain bahan hukum primer sekunder dan tersier sumber data yang diperoleh dari observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang empiris teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Di tengah kondisi darurat narkoba dan cita- cita pencapaian reaksi Drug Free ASEAN 2025 pada tingkat regional bersama anggota negara ASEAN Indonesia ditantang untuk menemukan metode penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang efektif yang efektif dan efisien Indonesia telah mempunyai modal yang luar biasa baik dari segi good will dan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung serta lembaga formal dalam bentuk badan atau kementerian sebagai pelaksanaan kebijakan undang-undang nomor 35 tahun 2009 juga membuka peluang sangat besar bagi partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Berbagai manfaat tersebut antara lain mengurangi tuntutan pidana hukum murni dan kecenderungan over kapasitif dalam penjara kasus narkoba memutus rantai perdagangan narkoba memberikan pemulihan bagi pecandu dan mengatasi kerugian ekonomi dan sosial serta mendorong kemandirian masyarakat untuk memulihkan diri sendiri namun dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial membutuhkan operasional sistem dan yang mensyaratkan kepemimpinan manajemen koordinasi antar instansi menyiapkan sumber daya manusia serta integrasi sistem dari hulu ke hilir kematangan sosial masyarakat terkait narkoba juga perlu mendapatkan perhatian agar kebijakan yang dilakukan tanpa sasaran fokus prioritas pada upaya pemberantasan oleh berbagai pihak aparat dan masyarakat dianggap lebih sesuai dalam kondisi darurat narkoba Indonesia. Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Penanggulangan Tindak Pidana, Narkotika.

Actions (login required)

View Item