Pengaruh Tata Kelola dan Dukungan Politik Terhadap Praktik Korupsi di Provinsi Aceh

Arifuddin, Muhammad Hasbi (2023) Pengaruh Tata Kelola dan Dukungan Politik Terhadap Praktik Korupsi di Provinsi Aceh. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 1 Cover dan Abstrak - M Hasbi Arifuddin.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) 2 BAB 1 Pendahuluan - M Hasbi Arifuddin.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 5 Kesimpulan dan Rekomendasi) 3 Bab 5 Kesimpulan dan Rekomendasi - M Hasbi Arifuddin.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) 4 Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Full Tesis) 5 Full Tesis Upload - M Hasbi Arifuddin.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Status otonomi khusus di Provinsi Aceh berdampak terhadap peningkatan jumlah dana transfer yang diterima, kewenangan pengelolaan keuangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah, dan mendukung pendirian partai politik lokal oleh masyarakat Aceh. Namun, dampaknya terlihat pada tingkat korupsi yang tinggi serta kegagalan dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Aceh. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah di Provinsi Aceh memiliki risiko korupsi yang tinggi. Tingkat korupsi yang tinggi teridentifikasi dari rendahnya hasil upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin di Aceh lebih tinggi daripada persentase penduduk miskin nasional. Penelitian ini menggunakan analisis regresi panel binomial negatif untuk mengevaluasi pengaruh tata kelola pemerintah dan dukungan politik terhadap korupsi di 24 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh (2019-2021). Penelitian ini menggunakan data capaian Monitoring Center for Prevention (MCP), nilai temuan audit otonomi khusus, dan capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk menjelaskan pengaruh tata kelola terhadap praktik korupsi, serta data dukungan politik legislatif dan dukungan politik partai lokal terhadap kepala daerah untuk menganalisis pengaruh dukungan politik terhadap praktik korupsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan capaian MCP, capaian AKIP, dan dukungan politik partai lokal secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan jumlah pelaku korupsi. Sedangkan peningkatan nilai temuan audit otonomi khusus berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pelaku korupsi. Sementara dukungan politik legislatif berpengaruh positif pada taraf signifikansi 10 persen. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya tata kelola yang efektif dan dukungan politik yang tepat dalam mengurangi tingkat korupsi di Provinsi Aceh.

Actions (login required)

View Item