PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN DARI TINDAKAN KEKERASAN OLEH PENYIDIK PADA TAHAP PEMERIKSAAN DI POLRESTA BUKITTINGGI

Dimas Luthfi, Hadi (2024) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN DARI TINDAKAN KEKERASAN OLEH PENYIDIK PADA TAHAP PEMERIKSAAN DI POLRESTA BUKITTINGGI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (62kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (220kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (50kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar pustaka.pdf - Published Version Download (104kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Negara Hukum adalah Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap warga negaranya. Negara melalui undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin hak asasi manusia itu sendiri. Namun yang terjadi pada masa sekarang ini, Negara cenderung gagal dalam perlindungan HAM. Kegagalan perlindungan HAM paling nyata kita lihat dimasa sekarang adalah banyaknya kasus penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana. Disisi lain, penyidik dalam melaksanakan tugasnya sudah dipandu oleh Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebenarnya peraturan ini cukup mengawal tugas penyidik, namun saat ini, penerapan peraturan ini belum juga optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang akan diteliti pertama Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Dari Tindakan Kekerasan Oleh Penyidik Pada Tahap Pemeriksaan di Polresta Bukittinggi, kedua Akibat Hukum Terhadap Oknum Penyidik Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Pada Tahap Pemeriksaan di Polresta Bukittinggi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancara dan data sekunder dari studi pustaka. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, pelaksanaan perlindungan terhadap tersangka yang mengalami tindakan kekerasan oleh penyidik pada tahap pemeriksaan di Polresta Bukittinggi tidak optimal dan cenderung menggunakan kekerasan dalam mengungkap informasi dari tersangka. Akibat hukum terhadap oknum penyidik yang melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka juga tidak diatur dengan jelas, dan hanya dikenakan sanksi kode etik Polri berupa demosi/mutasi padahal seharusnya dimungkinkan diberi sanksi yang berat.

Actions (login required)

View Item