PERBANDINGAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK PADA PERIODE PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN JOKO WIDODO

Muhnida, Rifani (2024) PERBANDINGAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK PADA PERIODE PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN JOKO WIDODO. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (162kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (358kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (127kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (286kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Indonesia memiliki ketersediaan sumber daya yang memadai untuk digunakan dalam keberlangsungan hidup manusia, salah satunya adalah minyak bumi. sebagaimana yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 yang merupakan dasar hukum dalam penggunaan Minyak dan Gas Bumi. Minyak bumi yang diolah banyak digunakan sebagai bahan bakar minyak yang merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Kebijakan mengenai penetapan harga bahan bakar minyak menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah karena berdampak pada aspek ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dalam kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak ini perlunya ada pengawasan agar kebijakan yang ditetapkan berjalan sesuai dengan semestinya. Sesuai dengan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yaitu fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam penelitian ini, studi kasus yang diambil adalah pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Maka dari itu, rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi penulis adalah pertama, fungi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak pada periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua, fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak pada periode Presiden Joko Widodo. Ketiga, perbandingan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak antara periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan periode Presiden Joko Widodo. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode yuridis normatif dimana melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Pengelolaan kebijakan bahan bakar minyak yang baik memerlukan keseimbangan antara kepentingan fiskal, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perbedaan dalam pendekatan dan kebijakan bahan bakar minyak antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo mencerminkan tantangan ekonomi dan keuangan yang berbeda yang dihadapi oleh pemerintahan mereka. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi tantangan untuk mengurangi defisit anggaran yang disebabkan oleh subsidi bahan bakar minyak yang besar, sementara Presiden Joko Widodo mencoba mengurangi dampak fiskal dari subsidi tersebut dengan mengubah jenis bahan bakar minyak yang bersubsidi dan menyesuaikan harga bahan bakar minyak sesuai dengan perubahan harga minyak dunia. Pada dasarnya, perbandingan ini menunjukkan bahwa kedua pemerintahan dalam fungsi pengawasan Dewan Perwakilan rakyat memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola harga dan subsidi bahan bakar minyak.

Actions (login required)

View Item