ANALISIS IMPLIKASI ONE CHINA POLICY TERHADAP EKSISTENSI TAIWAN, HONGKONG, DAN MACAU SEBAGAI NEGARA BERDAULAT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Farraz, Haikal (2023) ANALISIS IMPLIKASI ONE CHINA POLICY TERHADAP EKSISTENSI TAIWAN, HONGKONG, DAN MACAU SEBAGAI NEGARA BERDAULAT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) cover & Abstrak-7_compressed.pdf - Published Version Download (61kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan-2_compressed.pdf - Published Version Download (148kB)
	Text (BAB IV Kesimpulan & Saran) BAB IV (Kesimpulan & Saran).pdf - Published Version Download (420kB)
	Text (Daftar Kepustakaan) Daftar Kepustakaan-2.pdf - Published Version Download (466kB)
	Text (Tugas Akhir Full Text) Draft Farraz (1910112029) Kompre-3_compressed.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (549kB) | Request a copy

Abstract

Sejak berakhirnya perang saudara Tiongkok antara pihak Nasionalis Tiongkok (Kuomintang) dengan pihak Komunis Tiongkok (Gongchandang) pada tahun 1945-1949, maka Taiwan yang dikuasai pihak Nasionalis memisahkan diri dari kekuasaan Tiongkok daratan yang dikuasai pihak Komunis. Akibatnya muncul dua pemerintahan yang mewakili Tiongkok yang menguasai dua wilayah berbeda, yaitu People’s Republic of China (RRT) dan Republic of China (Taiwan) di Tiongkok daratan. dari keadaan tersebut, antara kedua negara itu selalu terjadi konflik mengenai siapa yang merupakan pemerintah Tiongkok yang sah dan siapa yang menjadi perwakilan dari Tiongkok di dunia internasional. Setelah Resolusi PBB 2758 yang menyatakan bahwa Republic of China (RRT) merupakan satu-satunya perwakilan Tiongkok yang sah, maka RRT mulai menerapkan prinsip One China Policy yang menyatakan bahwa hanya ada satu pemerintah Tiongkok yang sah mewakili seluruh Tiongkok mencakup HongKong dan juga Macau. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji, Pertama, bagaimana implementasi One China Policy terhadap Taiwan, HongKong, dan Macau dalam hukum internasional? Kedua, bagaimana implikasi One China Policy terhadap status Taiwan, HongKong, dan Macau sebagai negara berdaulat dalam hukum internasional? Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian dari tulisan ini ialah bahwa dalam implementasi One China Policy terhadap Taiwan adalah berupa aturan-aturan yang berusaha untuk mengisolasi pengaruh Taiwan di dunia Internasional terutama dalam bentuk Resolusi PBB 2758. Implementasi pada HongKong lebih berfokus pada kebijakan-kebijakan berupa One Country, Two System serta aturan HKSAR (HongKong Special Administrative Region), pada Macau implementasi nya berupa pemberian kemudahan serta akses dalam industri perjudian dan casino. Implikasi pada Taiwan mengibatkan adanya dua partai dominan yang saling berbeda pendapat tentang cara mencapai kedaulatan Taiwan di dunia internasional, pada HongKong berupa pelanggaran tentang hak otonom SAR serta penderogasian kebebasan berpendapat, namun pada Macau terbukti dengan adanya peningkatan ekonomi secara signifikan.

Actions (login required)

View Item