PEMBAGIAN HARTA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1400 K/Pdt/2017)

Ramadhani, Fitri (2024) PEMBAGIAN HARTA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1400 K/Pdt/2017). Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER ABSTRAK.pdf - Published Version Download (242kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (528kB)
	Text (Bab AKhir/Penutup) BAB VI.pdf - Published Version Download (271kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (338kB)
	Text (Tesis Full) TESIS FITRI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan yang berlangsung di luar negeri tersebut harus dicatatkan di Indonesia setelah pasangan suami istri tersebut kembali ke Indonesia dalam jangka waktu satu tahun setelah kembalinya pasangan tersebut ke Indonesia. Apabila perkawinan campuran dilangsungkan di luar negeri tidak dicatatkan di Indonesia maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada menurut peraturan perkawinan di Indonesia. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum perkawinan campuran, bagaimana ketentuan hukum tentang harta bersama perkawinan yang berada di Indonesia bila terjadi perceraian terhadap perkawinan campuran yang berlangsung di luar Indonesia dan apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di bidang perkawinan campuran. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana penelitian ini berupaya untuk menggambarkan, memaparkan dan menganalisis permasalahan yang timbul, lalu mencari jawaban yang benar sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum perkawinan campuran yang berlangsung di luar Indonesia adalah termuat didalam Pasal 56 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 57 dan Pasal 60 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan campuran yang menyebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang berlainan jenis yang tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda. Perkawinan campuran yang berlangsung di luar Indonesia adalah bergantung pada hukum di negara mana perkawinan itu di langsungkan sebagaimana asas lex loci celebretionis. Kata kunci : Perkawinan Campuran, Harta Bersama, Perjanjian Pisah Harta, Pencatatan Perkawinan

Actions (login required)

View Item