KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP AKTA PEMBIAYAAN MURABAHAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN NOMOR 1957/PDT.G/2018/PA.JS DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 401 K/AG/2020)

Pratama, M. Andre (2024) KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP AKTA PEMBIAYAAN MURABAHAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN NOMOR 1957/PDT.G/2018/PA.JS DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 401 K/AG/2020). Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover abstrak) COVER ABSTRAK.pdf - Published Version Download (64kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (763kB)
	Text (Bab V) BAB V.pdf - Published Version Download (147kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN baru.pdf - Published Version Download (277kB)
	Text (Tesis Full) TESIS ANDRE.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap Akta yang dibuatnya. Apabila Akta yang dibuatnya ternyata di belakang hari mengandung cacat hukum maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah Akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen atau keterangan yang sebenarnya dalam pembuatan Akta tersebut. Apabila akibat kelalaian atau kesalahan Notaris dalam membuat Akta dapat dibuktikan maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata. Notaris juga tidak boleh memihak pada siapapun serta juga Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan atau pemahaman kepada klien apabila ia mengetahui di dalam akta tersebut terdapat ketidakseimbangan yang dapat merugikan salah satu pihak di dalam perjanjian. Maka dari itu tesis ini mengambil judul Kedudukan Hukum Terhadap Akta Pembiayaan Murabahah Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.Js dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/AG/2020) Rumusan masalah penelitian: 1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Akta Pembiayaan Murabahah Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan 1957/Pdt.G/2018/PA.JS dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/AG/2020? 2) Bagaimana Akibat Hukum Dari Kedudukan Akta Pembiayaan Murabahah Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan Pembatalan 1957/Pdt.G/2018/PA.JS dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/AG/2020? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah: 1) Pertimbangan hakim pada perkara 1957/Pdt.G/2018/PA.JS mengadili adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena akta tersebut terdapat kesalahan materil yang mengakibatkan akta tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara materiil, tetapi kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/AG/2020 menyatakan perbedaan pandangan hakim yang dianggap gugatan terlalu premature. 2) Akibat hukum akta pembiayaan murabahah yang dibuat oleh notaris pada putusan tersebut sebagai akta otentik dengan kekutan pembuktian sempurna menjadi cacat hukum dan batal demi hukum, namun pada kasasi kasus ini akta tersebut masih digunakan untuk pelunasan hutang yang dimiliki Penggugat kepada Tergugat I dalam pembiayaan alat-alat berat. Kata Kunci: Notaris, Akta Notaris, Pembatalan Akta

Actions (login required)

View Item