Zikri, Ananda Aura (2024) PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PENUNGGAK RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN AIR DINGIN DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.
Other (Cover Dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (114kB) |
|
Other (Bab I)
Bab I.pdf - Published Version Download (233kB) |
|
Other (Bab IV)
Bab IV.pdf - Published Version Download (101kB) |
|
Other (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (172kB) |
|
Other (Skripsi Full)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PENUNGGAK RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN AIR DINGIN DI KOTA PADANG Retribusi pelayanan pemakaman di TPU Air Dingin termasuk salah satu jenis retribusi jasa umum yang dipungut Pemerintah Daerah Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Padang Nomor 60 Tahun 2020. Tetapi banyak wajib retribusi yang menunggak sehingga berpengaruh pada penurunan pendapatan asli daerah, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi penegakan sanksi administratif bagi penunggak retribusi pelayanan pemakaman dan apa kendala pada saat pemberian sanksi adminsitratif tersebut di TPU Air Dingin Kota Padang. Metotode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian, ditemukan hasil bahwa impelentasi pemungutan dan penegakan sanksi adminsitratif retribusi pelayanan pemakaman di TPU Air Dingin Kota Padang belum optimal dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ada. Sanksi administrasi retribusi tersebut dilakukan tanpa pemberian surat teguran pertama, surat teguran kedua dan surat teguran ketiga melainkan apabila setelah 90 hari jatuh tempo waktu perizinan pemakaian makam nya habis maka diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin pemakaian pemakaman, kemudian pihak Dinas berhak memanfaatkan makam tersebut untuk pihak lain dengan mempertimbangkan makam yang paling lama menunggak terlebih dahulu untuk digunakan kepada pihak lain jika ada pengajuan permohonan penggunaan makam oleh pihak baru, hal ini tidak terdapat dalam pengaturan pasal pada Perda maupun Perwako. Kendala dalam pemberian sanksi administratif adalah data wajib retribusi yang tidak lengkap, aturan pada pasal dan lampiran pada perwako yang tidak selaras, kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi, keterbatasan staf dan fasilitas teknologi komputer di TPU Air Dingin, masih banyak masyarakat yang terkendala untuk melakukan pelunasan tunggakan retribusi, masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang adanya sanksi administratif pencabutan izin dan penghimpitan makam dan adanya sebagian masyarakat yang terlalu sibuk dan tidak sempat datang untuk membayar retribusi langsung ke kantor TPU Air Dingin. Kata Kunci: Retribusi Pelayanan pemakaman, Sanksi Adminsitratif, Tempat Pemakaman Umum.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Frenadin Adegustara, S.H., M.S |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 19 Feb 2024 04:33 |
Last Modified: | 19 Feb 2024 04:33 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/462128 |
Actions (login required)
View Item |