PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS ATAS PELIMPAHAN WEWENANG OLEH DOKTER DITINJAU DARI ASPEK KEPERDATAAN

Ichsan Fajar, Wahyudi (2023) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS ATAS PELIMPAHAN WEWENANG OLEH DOKTER DITINJAU DARI ASPEK KEPERDATAAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (184kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (324kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (124kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (270kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Di Indonesia hak-hak perawat diatur dalam Pasal 36 UU Keperawatan yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan praktek keperawatannya, perawat berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, fenomena yang terjadi pada saat ini adanya ketidaksesuaian terhadap penerapan kewenangan antara tenaga kesehatan, baik dikalangan dokter, bidan, maupun perawat. Beberapa kewenangan tersebut seharusnya merupakan wewenang seorang dokter, tetapi dilakukan oleh perawat. Perlindungan hukum terhadap perawat masih bisa terbilang minim, seperti dalam kasus dua perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, divonis masing-masing 2 tahun penjara karena terbukti salah menyuntik pasien hingga meninggal dunia. Sesuai Putusan PN MEULABOH Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo, perawat tersebut dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, sedangkan dalam Pasal 1367 KUHPerdata menjelaskan seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pentingnya pengaturan hukum bagi perawat yang menjalankan pelimpahan wewenang dari dokter? (2) Bagaimana akibat hukum terhadap pelimpahan wewenang yang diberikan dokter kepada perawat? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang dilaksanakan dengan penelusuran kepustakaan yang mengkaji dokumen-dokumen hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perawat yang menjalankan praktik keperawatan di indonesia khususnya dalam hal tindakan medik belum mendapatkan perlindungan hukum secara jelas dari pemerintah, padahal perlindungan hukum tersebut merupakan salah satu hak perawat dalam menjalankan tugas pemerintah. Dirumah sakit dalam pelimpahan tindakan medik oleh dokter kepada perawat harus memenuhi beberapa syarat dan pasien harus dijamin akan mendapat pertolongan atas pertanggung jawaban dokter, tetapi harus memunuhi syarat-syarat yang ada. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perawat, Tindakan Medis

Actions (login required)

View Item