PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (THRIFT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN (Studi Kasus Di Kota Bukittinggi)

Fajar, Adhipramana Erwin (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (THRIFT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN (Studi Kasus Di Kota Bukittinggi). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (373kB)
	Text (Bab I (Pendahuluan)) BAB I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (939kB)
	Text (Bab Penutup) BAB PENUTUP.pdf - Published Version Download (152kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (160kB)
	Text Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan salah satu syarat sah perjanjian yaitu sebab yang halal yang artinya objek yang diperjualbelikan adalah objek yang halal atau tidak melanggar hukum. Apabila objek yang diperdagangkan melanggar syarat tersebut maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Adapun penyebab barang tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dikarenakan barang tersebut adalah barang yang melanggar peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Salah satu objek yang melanggar peraturan perundang-undangan adalah perdagangan pakaian bekas impor. Larangan pakaian bekas impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Namun perdagangan pakaian bekas impor masih marak terjadi di Indonesia salah satunya di Kota Bukittinggi yang merupakan kota wisata Provinsi Sumatera Barat. Sehubungan dengan hal itu skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi terhadap perdagangan pakaian bekas impor yang masih marak terjadi di titik-titik perbelanjaan di Kota Bukittinggi serta kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menanggapi maraknya perdagangan pakaian bekas impor tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan baru memberikan himbauan-himbauan kepada para pedagang secara lisan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada pengusaha UMKM pakaian lokal agar tidak kalah bersaing dengan pakaian bekas impor tersebut. Kendala yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi dalam penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor adalah belum adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum serta adanya dampak ekonomi perdagangan pakaian bekas impor tersebut bagi masyarakat Kota Bukittinggi.

Actions (login required)

View Item