PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS POTONGAN HARGA PRODUK (PRICE DISCOUNT PRODUCT) DI SWALAYAN KOTA PADANG DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Puja Meisya, Falenda (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS POTONGAN HARGA PRODUK (PRICE DISCOUNT PRODUCT) DI SWALAYAN KOTA PADANG DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (143kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (392kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (204kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Kasus tidak sesuainya harga produk yang mendapatkan price discount atau potongan harga kerap kali terjadi memang dianggap kurang penting, namun hal tersebeut jelas telah merugikan konsumen dan melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena harga yang sah disepakati konsumen adalah harga barang yang tertera di label barang/produk, Hal Ini telah melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini merumuskan : Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas price discount produk yang tidak sesuai pada swalayan di Kota Padang?Bagamaina bentuk pengawasan pemerintah terkait price discount yang tidak sesuai pada swalayan di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Hasil dari penelitian ini : 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas price discount product yang tidak sesuai di swalayan Kota Padang melibatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan BPSK. Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi. BPSK Kota Padang berperan penting dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui proses penyelesaian sengketa. Jika terbukti melanggar, BPSK dapat memberikan sanksi berupa pembayaran ganti rugi atau pencabutan izin usaha. Dengan adanya undang-undang dan BPSK, konsumen memiliki mekanisme perlindungan hukum yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa price discount yang tidak sesuai di swalayan Kota Padang. 2. Pengawasan pemerintah terhadap potongan harga di swalayan Kota Padang belum optimal. Terdapat kekosongan hukum, kurangnya pengawasan yang tegas, kesulitan akses informasi bagi konsumen, dan keterbatasan dalam pengawasan perjanjian baku oleh BPSK. Dinas Perdagangan Provinsi dan Kota perlu memperkuat peran mereka dalam pengawasan price discount yang tidak sesuai. Sosialisasi dan upaya lebih kuat dari pemerintah dan dinas terkait diperlukan untuk melindungi konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Price Discount

Actions (login required)

View Item