PENERAPAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB

Rahayu Putri, Calista (2023) PENERAPAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (154kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (307kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (131kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Pengintergrasian mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia sebagai upaya mendorong Pasal 130 HIR/154 RBg agar para pihak menyelesaikan perkara perdata melalui mediasi terlebih dahulu. Namun di dalam Pasal 130 HIR/154 RBg belum dijelaskan dengan rinci bagaimana proses mediasi tersebut dilakukan. Sehingga dengan tidak efektifnya Pasal 130 HIR/154 RBg, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bukittinggi. (2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Bukittinggi serta apa saja solusi dari kendala yang dihadapi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Bukittinggi masih sangat rendah yaitu hanya 6 (enam) perkara yang berhasil di mediasi dari 169 (seratus enam puluh sembilan) perkara yang masuk dari tahun 2020 hingga tahun 2022 sehingga mengakibatkan adanya penumpukan perkara dan tidak terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun kendala yang ditemui dalam penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Bukittinggi yaitu sulitnya hakim mediator dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pihak untuk menentukan alternatif atau tawaran perdamaian kepada para pihak, para pihak tidak beriktikad baik dan para pihak belum paham mengenai keuntungan menyelesaikan perkara dengan mediasi. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dibutuhkan solusi seperti memberikan pemahaman tentang mediasi kepada para pihak dan kemampuan mediator dalam proses mediasi di pengadilan. Kata kunci : Perkara Perdata, Prosedur Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa

Actions (login required)

View Item