PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Faiz Harun, Junior (2023) PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (197kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (235kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (227kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam penerapannya masih sering kali terjadi pengabaian terhadap asas a quo. Hal ini dapat dilihat pada Perubahan UU KPK dimana DPR mengabaikan asas keterbukaan dalam proses pembentukan Undang-Undang KPK. Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah: Pertama. Bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? Kedua. Bagaimana penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentng Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif. Adapun hasil penelitian dan pembahasan: Pertama. DPR dalam hal pembentukan Perubahan UU KPK didapati tidak melalui prosedur yang sesuai dengan tahapan yang sudah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Terkait dengan hal itu, Perubahan UU KPK bisa dikatakan cacat secara formil. Kedua. Tidak ditemui adanya penerapan asas keterbukaan dalam Perubahan UU KPK, karena DPR dalam hal ini menutup seluruh ruang masyarakat untuk berpartisipasi serta menutup transparansi. Sehingga, pembentukan Perubahan UU KPK dinyatakan telah mengabaikan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item