ANALISIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH SUMATERA BARAT TAHUN 2015-2018

Cindy, Virza Permata (2019) ANALISIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH SUMATERA BARAT TAHUN 2015-2018. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover) file 1.pdf - Published Version Download (138kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1 (Pendahuluan)) File 2.pdf - Published Version Download (233kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR (Penutup)) file 3.pdf - Published Version Download (196kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) File 4.pdf - Published Version Download (122kB) | Preview
	Text (TA FULL TEXT) file 5.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (838kB)

Abstract

Pada umumnya suatu Negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya maupun untuk pembangunan. Salah satu pendapatan terbesar adalah berasal dari pajak. Pajak merupakan suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya balas jasa atau imbalan secara langsung. Ditengah era yang sedang berkembang saat ini, pemerintah memberikan kebebasan pada daerah untuk mengurus pemerintahannya melalui otonomi daerah. Otonomi daerah menjadi tantangan tersendiri bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, menggali potensi daerah yang dimiliki dengan tujuan untuk mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Kemampuan suatu daerah dalam menjalani otonomi yang diberikan tentu saja berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, hal dipengaruhi oleh kemampuan keuangan yang dimilikinya atau dikenal dengan istilah self supporting dalam bidang keuangan. Dikarenakan kemampuan daerah yang berbeda-beda tersebut maka pemerintah memberikan suatu hak pada pemerintah daerah dalam bidang keuangan yaitu hak untuk memungut pajak dan retribusi, Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan hasil penerimaan yang berasal dari daerah masing-masing, terdiri dari: 1) hasil pajak daerah; 2) hasil retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Actions (login required)

View Item