PENGATURAN KEWAJIBAN VAKSIN SEBAGAI SYARAT PERJALANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Muhammad, Raffi (2023) PENGATURAN KEWAJIBAN VAKSIN SEBAGAI SYARAT PERJALANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (54kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (205kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (45kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (127kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (687kB)

Abstract

ABSTRAK Pandemi Covid-19 mengakibatkan status kedaruratan di Indonesia. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), melalui peraturan ini Indonesia mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Peranan negara dalam memenuhi hak kesehatan warga negara dan membatasi hak bepergian warga negaranya. Pemerintah telah berupaya menjamin kesehatan bagi warga negaranya dengan adanya program Vaksinasi Covid-19. Namun masih banyak masyarakat menolak program vaksinasi tersebut, dan hal ini menjadi pro kontra di tengah masyarakat, dan adanya pembatasan terhadap hak perjalanan atau hak bergerak bagi warga negara menyebabkan masalah ekonomi dan terjadinya pengurangan terhadap pemberian jaminan HAM terhadap warga negara. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah: Pertama, bagaimana pengaturan kewajiban vaksin warga negara ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia? Kedua, Bagaimana pembatasan terhadap hak perjalanan menurut Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia? Untuk menjawaban permasalahan diatas penuis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini ialah pertama, pemerintah telah menetapkan kewajiban vaksin terdapat dalam pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, tindakan untuk mengimplementasikan kekarantinaan kesehatan salah satunya berupa pemberian vaksin. Sedangkan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dengan tegas menyatakan setiap orang diwajibkan mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Kedua sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia setiap orang berhak untuk berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di Indonesia. Akan tetapi negara dapat membatasi hak ini dikarenakan hak tersebut merupakan hak derogable right yang dapat dibatasi pemenuhannya dengan syarat-syarat tertentu.

Actions (login required)

View Item