Angga, Fikri AlHusen (2023) KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (66kB) |
|
Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (137kB) |
|
Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version Download (49kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (190kB) |
|
Text (Skripsip Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi utama dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Peran OJK sangat penting dalam menangani kasus investasi ilegal yang semakin berkembang di negara ini. Peningkatan kasus penipuan investasi ilegal terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang sektor keuangan dan dorongan untuk memperoleh keuntungan tinggi. Baik masyarakat yang teredukasi maupun yang tidak teredukasi bisa menjadi korban dari penipuan investasi ilegal.Perumusan masalah yang akan ditelaah dalam penelitian ini Pertama, Bagaimana kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pengawasan investasi di Indonesia ? Kedua, bagaimana perlindungan hukum untuk masyarakat terhadap investasi ilegal di Indonesia? Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif,yakni penelitian yang meneliti bahan Pustaka yang merupakan data skunder, Dalam penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku,artikel serta perkembangan kasus yang terkait dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan Pertama, OJK memiliki wewenang untuk mengatasi investasi ilegal dengan tindakan-tindakan seperti mencabut izin usaha perusahaan yang melakukan kegiatan ilegal, memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, dan bahkan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menangani kasus yang lebih kompleks. OJK mengeluarkan peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, termasuk dalam hal penanggulangan investasi ilegal. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam menangani masalah investasi ilegal. Kedua,Negara Indonesia berupaya memberikan perlindungan hukum yang
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Yunita Syofyan, S.H., M.H |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 14 Nov 2023 04:39 |
Last Modified: | 14 Nov 2023 04:39 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/457441 |
Actions (login required)
View Item |