KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA

Angga, Fikri AlHusen (2023) KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

[img] Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version

Download (66kB)
[img] Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version

Download (137kB)
[img] Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version

Download (49kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version

Download (190kB)
[img] Text (Skripsip Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi utama dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Peran OJK sangat penting dalam menangani kasus investasi ilegal yang semakin berkembang di negara ini. Peningkatan kasus penipuan investasi ilegal terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang sektor keuangan dan dorongan untuk memperoleh keuntungan tinggi. Baik masyarakat yang teredukasi maupun yang tidak teredukasi bisa menjadi korban dari penipuan investasi ilegal.Perumusan masalah yang akan ditelaah dalam penelitian ini Pertama, Bagaimana kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pengawasan investasi di Indonesia ? Kedua, bagaimana perlindungan hukum untuk masyarakat terhadap investasi ilegal di Indonesia? Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif,yakni penelitian yang meneliti bahan Pustaka yang merupakan data skunder, Dalam penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku,artikel serta perkembangan kasus yang terkait dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan Pertama, OJK memiliki wewenang untuk mengatasi investasi ilegal dengan tindakan-tindakan seperti mencabut izin usaha perusahaan yang melakukan kegiatan ilegal, memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, dan bahkan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menangani kasus yang lebih kompleks. OJK mengeluarkan peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, termasuk dalam hal penanggulangan investasi ilegal. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam menangani masalah investasi ilegal. Kedua,Negara Indonesia berupaya memberikan perlindungan hukum yang

Item Type: Thesis (Diploma)
Primary Supervisor: Yunita Syofyan, S.H., M.H
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: S1 Ilmu Hukum
Date Deposited: 14 Nov 2023 04:39
Last Modified: 14 Nov 2023 04:39
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/457441

Actions (login required)

View Item View Item