TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PENJAGAAN LAUT dan PANTAI (SEA and COAST GUARD) TIONGKOK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Farid, Hilsak Mulyana (2019) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PENJAGAAN LAUT dan PANTAI (SEA and COAST GUARD) TIONGKOK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (282kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (379kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (195kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (332kB) | Preview
	Text (Skrisi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km. Pengakuan dunia Internasional atas status Indonesia sebagai negara kepulauan diperoleh pada Konferensi Hukum Laut Ketiga yang kemudian melahirkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (selanjutnya disingkat UNCLOS 1982) sebagai landasan hukum utama dalam hukum laut Internasional. Tindakan penjagaan pantai (sea and coast guard) Tiongkok di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atas claim “Nine Dash Line” tidak mempunyai legitimasi yang sah. Permasalahan yang Penulis bahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana Tinjauan Yuridis penjagaan laut dan pantai (Sea and Coast Guard) Indonesia serta Tindakan Coast Guard Tiongkok menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia? (2) Bagaimana dampak dari tindakan kapal penjagaan pantai (Sea and Coast guard) Tiongkok terhadap hubungan Bilateral Indonesia dengan Tiongkok?. Metode pembahasan yang digunakan adalah pembahasan hukum normatif dengan tambahan data sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tindakan kapal penjagaan pantai (coast guard) Tiongkok di Perairan Natuna melanggar Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. Dampak dari tindakan kapal penjaga pantai (Sea and Coast Guard) Tiongkok terhadap hubungan Bilateral Indonesia dengan Tiongkok dikirimnya nota protes resmi oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Tiongkok melalui Kementerian Luar Negeri. Dengan demikian, kedepannya Pemerintah Indonesia harus meningkatkan keamanan dengan membangun pangkalan Militer di wilayah Natuna, apabila kejadian serupa kembali terjadi, pemerintah Indonesia harus membawa kasus tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, UNCLOS 1982, Zona Ekonomi Eksklusif, Sea and Coast Guard, Nine Dash Line, Hubungan Bilateral

Actions (login required)

View Item