PENYELESAIAN ATAS PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN OLEH MAYBANK FINANCE KOTA PADANG

Fadilla, Isfandhari (2023) PENYELESAIAN ATAS PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN OLEH MAYBANK FINANCE KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (231kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (312kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (199kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (202kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam ketentuan Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Berbeda dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dalam praktik sering dijumpai lembaga pembiayaan yang belum mendaftarkan benda jaminan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, seperti salah satu kasus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pariaman adalah perkara nomor 02/P3K/IV/2022 diketahui MAYBANK FINANCE tidak melakukan dan menyertakan pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia di Maybank Finance Kota Padang 2) Bagaimana akibat hukum jika tidak dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia terhadap objek jaminan 3), Bagaimana tanggung jawab kreditur atas kerugian konsumen akibat tidak didaftarkan Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil sebagai berikut 1) Maybank Finance mengaku lalai tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tentunya mengakibatkan kerugian bagi debitur yaitu Ketidakpastian hukum, tanpa pendaftaran jaminan fidusia, debitur akan menghadapi ketidakpastian hukum terkait hak kepemilikan atas benda yang dijaminkan. 2) Akibat hukum jika tidak dilakukan pendaftaran jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia bagi debitur adalah ketidakpastian hukum, jika Maybank tidak mendaftarkan jaminan fidusia, status hukum atas aset yang dijaminkan menjadi tidak jelas. Debitur mungkin menghadapi risiko kehilangan kepemilikan atau penggunaan aset tersebut karena ketidakpastian hukum. Eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat dilaksanakan apabila terdapat kesepakatan penyerahan objek jaminan. Persyaratan dari putusan tersebut menimbulkan Pasal 15 ayat (2) serta Pasal 15 ayat. (3) jadi berlaku selayaknya vonis majelis hukum dan berkekuatan hukum. 3) Maybank Finance mengaku lalai karena tidak mendaftarkan sertifikat jaminan fidusia dan tanggung jawab Maybank Finance terhadap Debitur yaitu mengembalikan objek jaminan fidusia berupa satu unit mobil Brio Satya dan membersihkan riwayat BI Checking dengan ketentuan dan berdasarkan hasil Putusan Mediasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pariaman, Tidak didaftarkannya sertifikat jaminan fidusia bukan berarti membatalkan perjanjian, perjanjian tersebut mengikat sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata Tentang kebebasan berkontrak. Kata kunci : Tanggung Jawab, Wanprestasi, Pembiayaan Konsumen

Actions (login required)

View Item