PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS JASA PENYEDIA TENAGA KERJA (OUTSOURCING SERVICE) PADA PT PLN (PERSERO) SEKTOR PENGENDALIAN PEMBANGKITAN BUKITTINGGI

ASRIAH, PUTRI AULIANI (2018) PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS JASA PENYEDIA TENAGA KERJA (OUTSOURCING SERVICE) PADA PT PLN (PERSERO) SEKTOR PENGENDALIAN PEMBANGKITAN BUKITTINGGI. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf - Published Version Download (229kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (453kB) | Preview
Preview	Text (BAB 5) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (323kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (313kB) | Preview
	Text (TUGAS AKHIR FULL TEXT) TA FULL FIXED-dikonversi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Setiap negara yang sudah berdiri dan merdeka dengan syarat dan ketentuan tertentu pasti mempunyai tujuan – tujuan yang sudah dirancang sebelumnya. Begitu juga dengan Negara Indonesia mempunyai beberapa tujuan yang tercantum dalam UUD 1945 pada alinia 4. Potongan yang merupakan bagian alinia 4 yang menunjukkan salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan Negara Indonesia, pemerintah Indonesia harus melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang, dimana untuk pelaksanaannya dibutuhkan dana yang besar. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaksud dalam pembukaan UUD 1945 alinia 4, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Peranan penerimaan negara saat ini sangat penting dan mempunyai kedudukan yang strategis untuk peningkatan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan ketidakmungkinan menggerakan pemerintah dan pembangunan negara dengan mengharapkan bantuan dari luar negeri tanpa adanya dukungan dana dari dalam negeri untuk membiayai pembangunan nasional. Dari sekian banyak penerimaan negara, yang terbesar adalah dari sektor pajak. 2 Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pada tahun 2013 tercatat bahwa 73,23 % pendapatan negara berdasarkan APBN pada tahun tersebut berasal dari pajak dalam negeri. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pemungutan pajak merupakan salah satu wujud nyata dari pengabdian dan peran masyarakat serta keikutsertaannya dalam membiayai pembangunan nasional. Menurut Dwijugiastegi (2016) terdapat sedikitnya 7 alasan rendahnya kesadaran mayarakat untuk membayar pajak. Utamanya adalah masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Pajak. Oleh karena itu penting juga peran pemerintah untuk kembali membangun kepercayaan dan menyadarkan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Karena semakin wajib pajak menyadari hak dan kewajiban dalam perpajakan, serta hak dan kewajiban negara kepada wajib pajak maka akan semakin meningkatkan kesadaran dan kepercayaan, baik wajib pajak maupun petugas pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin tinggi akan berkaitan dengan bertambah besarnya jumlah penerimaan pajak yang sangat diperlukan untuk menopang keperluan APBN bahkan APBD dan juga merupakan indikasi – indikasi yang baik dari ukuran negara yang mana dilihat menurut Tax Ratio, Tax Coverage, Tax Payer maupun berbagai ratio – ratio penilaian yang berkaitan dengan pajak.

Actions (login required)

View Item