Evaluasi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Pada pemerintah Kota Payakumbuh

Yanti, Nurma (2018) Evaluasi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Pada pemerintah Kota Payakumbuh. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text abstrak.pdf - Published Version Download (75kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Download (80kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (79kB)
	Text Tesis Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penyebab terjadinya kerugian negara/daerah pada pemerintahan daerah kota Payakumbuh, bagaimana mekanisme penyelesaian kerugian negara/daerah yang dilaksanakan dan seperti apa pelaksanaannya, dan adakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya penyelesaian kerugian negara/daerah. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menemukan bahwa penyebab timbulnya kerugian negara/daerah pada kota Payakumbuh di dominasi oleh kasus penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya, pajak yang dipungut dan belum ada bukti setor, retribusi parkir yang belum disetor, penggunaan dana oleh bendahara, kelebihan pembayaran dan kehilangan barang milik daerah. Pelaksanaan penyelesaian kerugian negara/daerah secara keseluruhan telah sesuai dengan Peraturan Walikota, walaupun masih ada kekurangan pada pelaksanaan peraturan oleh pemerintah kota Payakumbuh terkait dengan sita jaminan terhadap pihak yang merugikan. Secara keseluruhan terdapat kesesuaian Peraturan Walikota Kota Payakumbuh Nomor 67 Tahun 2015 dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, walaupun demikian ada beberapa bagian yang belum. Hal ini tentunya menjadi bahan koreksi untuk kota Payakumbuh untuk dapat melakukan revisi terhadap Peraturan Walikota tersebut. Kendala yang dihadapi oleh dalam pelaksanaan TP-TGR adalah kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN, tidak disertai dengan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rendahnya hukuman/ punishment atas pelaku kerugian daerah, kurangnya pelaksanaan standar operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, kurangnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan sidang. Kata kunci: Penyelesaian kerugian, Mekanisme, Kerugian negara/daerah

Actions (login required)

View Item