MEKANISME PENETAPAN DANA DESA MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI KOTO TINGGI KURANJI HILIR KECAMATAN SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tengku, Riri Syahputri Husni (2019) MEKANISME PENETAPAN DANA DESA MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI KOTO TINGGI KURANJI HILIR KECAMATAN SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG PARIAMAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (274kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (353kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (204kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (199kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat melaksanakan Pemerintahan dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Penetapan Dana Desa dan Kendala serta Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang dipergunakan ialah sistem hukum, pendekatan hukum serta undang-undang yang terkait dengan desa dan melakukan wawancara langsung engan dilapangan sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada. Hasil yang diperoleh adalah pemerintah desa harus mengedepankan musyawarah untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Adapun yang menjadi Kendala dalam melakukan musyawarah penganggaran ini banyak masyarakat yang pola fikirnya masih minim, akan tetapi kedepannya pemerintahan nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir akan melakukan Sosialisasi manfaatnya dana desa, seperti melakukan penyuluhan bahwa dana desa ini bisa dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kebutuhan bersama-sama bukan untuk kebutuhan pribadi.

Actions (login required)

View Item