OPTIMALISASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE MELALUI FORMULASI PENYINGKAPAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS

Ersa Satria, Sinulingga (2019) OPTIMALISASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE MELALUI FORMULASI PENYINGKAPAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (217kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (382kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (200kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (286kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Formulasi Penyingkapan Publik atau yang dikenal dengan Public Disclosure adalah pengungkapan informasi kepada publik agar masyarakat mengetahui sebuah informasi publik penting. Salah satunya adalah dalam mengawasi dana kampanye. Pemasalahan pengawasan dana kampanye di Indonesia masih belum maksimal. Penelitian ini mengkaji, pertama, apa saja problematika pengawasan dana kampanye dalam pemilihan umum di Indonesia? Kedua, Bagaimana prosedur formulasi penyingkapan publik dalam pengawasan dan kampanye untuk mewujudkan pemilihan umum berintegritas di Indonesia? Pelaporan dana kampanye hadir sebagai salah satu bentuk bentuk tindak lanjut prosedur pembatasan dana kampanye dalam pengawasan dana kampanye di Indonesia. Namun, selama ini sering terjadi ketidakpatuhan dalam menyerahkan laporan dana kampanye dan manipulasi dalam laporan dana kampanye di Indonesia. Melalui penelitian ini dapat diketahui bagaimana sistem pengawasan dana kampanye dalam pemilihan umum di Indonesia serta bagaimana konsep penyingkapan publikdalam pengawasan dana kampanye untuk mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan di Indonesia. Dari hasil penelitian ini adalah mengatur kembali pengawasan dana kampanye melalui publikasi dengan metode penyingkapan publik (public disclosure) dalam mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan di Indonesia dan membentuk regulasi yang sesuai dengan perkembangan hukum pemilu yang berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Sistem Publikasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu untuk mengoptimalkan pengawasan biaya kampanye, lalu perlu dibentuk aturan terkait ketentuan pembatasan pengeluaran dana kampanye dengan pembatasan pengeluaran biaya kampanye didasarkan pada wilayah pemilihan dan jumlah pemilih karena belum adanya pengaturan terkait hal ini. Lalu, menambahkan kewajiban peserta pemilihan umum, yaitu membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) penggunaan dana kampanye yang memuat anggaran kegiatan kampanye yang akan dilakukan. Tentunya gagasan yang masih memerlukan kajian ilmiah lebih lanjut ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga yang berwenang.

Actions (login required)

View Item