PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN NOTARIS YANG BERTINDAK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA

Riki, Darma Daus (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN NOTARIS YANG BERTINDAK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA. Masters thesis, Universitas Andalas.

[img]
Preview
Text (cover dan abstrak)
1. cover.pdf - Published Version

Download (128kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB 1 Pendahuluan)
2. BAB I (PENDAHULUAN).pdf - Published Version

Download (350kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB V Penutup)
3. BAB AKHIR (PENUTUP & KESIMPULAN).pdf

Download (126kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
4. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (211kB) | Preview
[img] Text (skripsi full)
5. TUGAS AKHIR ILMIAH UTUH.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN NOTARIS YANG BERTINDAK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA Saksi dalam akta Notaris, atau Saksi Instrumenter mempunyai tanggung jawab yang cukup besar, terutama dalam peresmian suatu akta Notaris. Seorang saksi instrumenter harus hadir dalam peresmian suatu akta Notaris dan menyaksikan apakah suatu akta Notaris tersebut telah dilakukan penyusunan, pembacaan dan penandatanganan para pihak yang dilakukan dihadapan Notaris, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai syarat otentisitas suatu akta. Dengan menjadi saksi Instrumenter, seorang karyawan Notaris akan ikut terlibat apabila dikemudian hari terjadi masalah/gugatan atas akta tersebut. Sehingga seharusnya karyawan yang juga dijadikan saksi mendapat perlindungan hukum apabila terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan terhadap akta yang ditandatangani karyawan notaris sebagai saksi. Seperti halnya seorang notaris mendapat perlindungan dengan hak ingkar yang diatur dalam Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Namun pada kenyataannya hingga saat ini belum ada payung hukum yang mengatur perlindungan hukum secara khusus terhadap para saksi instrumenter dan Undang-Undang Jabatan Notaris juga tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi instrumenter. Masalah pokok dari penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta menurut Undang-undang ketenagakerjaan dan Bagaimana perlindungan hukum karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta menurut ketentuan hukum perdata dan pidana.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative, Dan penelitian ini berjenis penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis, Dan penelitian ini berjenis penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur perlindungan hukum karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta akan tetapi hanya kepada bentuk perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Menurut ketentuan hukum perdata hingga saat ini tidak terdapat aturan yang mengatur perlindungan hukum karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta dalam proses persidangan namun dalam konteks hukum pidana perlindungan terhadap saksi secara umum dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta juga memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya Kata kunci : Perlindungan Hukum, Saksi Dalam Pembuatan Akta ABSTRACT LEGAL PROTECTION OF NOTARY EMPLOYEES THAT ACT AS WITNESS IN THE MAKING OF ACTS The witness in the Notarial deed, or the Instrumenter's Witness has a considerable responsibility, especially in the inauguration of a Notary deed. An instrumenter witness must be present at the inauguration of a Notary deed and witness whether a Notary deed has been compiled, read and signed by the parties before a Notary, as required by the Act as a condition of authenticity of a deed. By becoming an Instrumenter witness, a Notary employee will get involved if there is a problem / claim later on in the deed. So that the employees who were also used as witnesses received legal protection in the event of a case or lawsuit in court against a deed signed by a notary employee as a witness. Just as a notary gets protection with denial rights as stipulated in the Notary Position Number 2 of 2014. But in fact until now there is no legal umbrella regulating legal protection specifically for instrumental witnesses and the Notary Position Act also does not regulate protection of instrumental witnesses. The main problem of this research is how the legal protection of notary employees who act as witnesses in making the deed according to the labor law and how the legal protection of notary employees acts as witnesses in the deed according to the provisions of civil and criminal law. The research method used in this study is a normative juridical approach, and this research is a type of analytical descriptive research, and this research is a type of analytical descriptive research, then analyzed qualitatively. The results of this study are that Law No. 13 of 2003 concerning Manpower does not regulate legal protection a notary employee who acts as a witness in making the deed but only to the form of protection to guarantee the basic rights of workers and ensure equality and treatment without discrimination on any basis. According to the provisions of civil law to date there are no rules governing the legal protection of notary employees who act as witnesses in the making of a deed in the trial process but in the context of criminal law protection of witnesses in general and with Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims employees of a notary who acts as a witness in making a deed also receive protection for personal, family and property security Keywords: Legal Protection, Witness in Making Deed

Item Type: Thesis (Masters)
Primary Supervisor: Prof. Dr. Ismansyah S.H.,M.H
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: s2 ilmu hukum
Date Deposited: 10 May 2019 15:22
Last Modified: 10 May 2019 15:22
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/44378

Actions (login required)

View Item View Item