PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR DI KOTA PADANG

Putri, Jamilah (2019) PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (239kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (389kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (201kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (110kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Polri memiliki kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sedangkan untuk PPNS kehutanan kewenangannya diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan pasal 30 Undang-undang No 18 tahun 2013. Tindak Pidana Penebangan Liar di rasakan semakin meningkat dan mengakibatkan kerugian yang besar terhadap Negara terutama dalam menghadapi pelaku penebangan hutan secara liar. Berdasarkan Realita di lapangan, banyak ditemukannya kasus penebangan liar contohnya seperti kasus penebangan liar yang terjadi dibeberapa titik di kota Padang diantaranya yaitu Bungus Teluk Kabung yang mana daerah tersebut merupakan kawasan lindung dan didominasi oleh ekosistem mangrove, terdapat adanya banyak pohon yang tumbang dan mati karena pembalakan liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dalam menangani kasus tindak pidana penebangan liar dan untuk mengetahui kendala serta upaya dalam menangani kasus tindak pidana penebangan liar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang mengetahui dan memahami permasalahan yang akan penulis tulis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, berdasarkan hasil wawancara Pejabat PNS Dinas Kehutanan telah menyelesaikan pemberkasan, mulai dari mempordasi sampai dengan laporan penyidikan sampai ke gelar perkara. catatan kasus penebangan liar yang terdapat pada tahun 2016 di Kota Padang di kecamatan Bungus Teluk Kabung banyak pohon yang tumbang karena pembalakan liar dengan kondisi yang parah akibat pembalakan liar dan ditemukannya barang bukti berupa kayu yang bervolume 1,2 m^3. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dalam menangani kasus tindak pidana penebangan liar di Kota Padang yaitu personil PPNS Dinas Kehutanan yang tidak memadai, kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan dana, dan kesadaran masyarakat yang masih kurang. Kata Kunci : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan, Tindak Pidana Ilegal Loging

Actions (login required)

View Item