PERLINDUNGAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP SOPIR ANGKUTAN KOTA (ANGKOT) YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DI KOTA PADANG

Moriza, Husna (2019) PERLINDUNGAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP SOPIR ANGKUTAN KOTA (ANGKOT) YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (213kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (562kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (197kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Updated Version Download (439kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana pemerasan yang dilakukan seseorang di atur dalam pasal 368 KUHP. Diantaranya Tindak pidana pemerasan yang terjadi terhadap sopir angkutan kota di kota padang oleh preman. Penelitian ini mendeskripsikan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap sopir angkutan kota yang menjadi korban tindak pidana pemerasan di kota padang dan Kendala-kendala dalam pemberian perlindungan hukum tersebut oleh aparat kepolisian polresta padang. Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, yaitu uraian yang penulis lakukan terhadap data yang terkumpul dan tidak menggunakan angka tetapi berdasarkan kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian ini diketahui. 1. Bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap sopir angkutan kota yang menjadi korban tindak pidana pemerasan tersebut seharusnya berupa perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberlakukannya. 2. Kendala-kendala dalam pemberian perlindungan hukum tersebut oleh aparat kepolisian polresta padang yaitu tidak adanya laporan secara tertulis dari korban ,serta adanya kecenderungan sikap korban yang pasif dan bahkan non kooperatif dengan aparat penegak hukum dan kurangnya kepercayaan korban terhadap peradilan pidana yang tercemin dari banyaknya korban yang tidak melapor.kesimpulan yang didapat yaitu perlindungan yang diberikan terhadap sopir angkutan kota yang menjadi korban pemerasan tersebut oleh kepolisian polresta kota padang belum berjalan sebagaimana seharusnya yang terdapat dalam undang-undang. Kata Kunci : Perlindungan, Sopir Angkutan Kota, Korban, Pemerasan

Actions (login required)

View Item