efektivitas Bagian Hukum Dan Organisasi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pemerintah Kota Sawahlunto

Indra, Mulyono (2016) efektivitas Bagian Hukum Dan Organisasi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pemerintah Kota Sawahlunto. Masters thesis, Universitas Andalas.

[img]
Preview
Text (Cover dan Abstrak)
tesis cover digabungkan dgn abstrak.pdf - Published Version

Download (171kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab I)
tesis BAB I.pdf - Published Version

Download (506kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar pustaka)
tesis DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (161kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB akhir)
tesis bab akhir.pdf - Published Version

Download (106kB) | Preview
[img] Text (Skripsi full text)
tesis tugas akhir ilmiah utuh.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

EFEKTIVITAS BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO (Indra Mulyono, 1220113052, Universitas Andalas, 159 hlm, 2016) ABSTRAK Berawal dari kenyataan bahwa apabila Pemerintah Kota Sawahlunto menghadapi gugatan maka yang dapat bertindak sebagai kuasa hukumnya adalah advokat, jaksa pengacara negara dan pegawai Pemerintah Kota Sawahlunto khususnya sumber daya Bagian Hukum dan Organisasi. Namun dalam menggunakan sumberdaya manusia pada Bagian Hukum dan Organisasi belum terlaksana dengan maksimal karena ketika menjadi kuasa Pemerintah Kota Sawahlunto, Bagian Hukum dan Organisasi masih menggunakan jasa advokat dan dosen sebagai tempat konsultasi dalam menghadapi permasalahan hukum Kota Sawahlunto. Artinya bagian hukum dan organisasi belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara mandiri, karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bagian hukum dan organisasi mempunyai tugas pokok memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Kota Sawahlunto baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Dari hal ini terlihat bahwa terdapat perbedaaan antara das sollen (idealita/keharusan) dan das sain (realita/kenyataan), yaitu seharusnya Bagian Hukum dan Organisasi secara mandiri dapat mewakili Pemerintah Kota Sawahlunto baik di dalam maupun di luar pengadilan, namun kenyataannya masih menggunakan jasa pihak ketiga. Dengan mengunakan pihak ketiga ini maka sedikit banyaknya dapat menimbulkan kenaikan biaya/ penggunaan dana yang kurang efisien oleh Pemerintah Kota, karena seharusnya dana tersebut bisa digunakan untuk keperluan lain namun harus digunakan untuk membiayai pihak ketiga. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah : Bagaimanakah efektivitas bantuan hukum yang telah diberikan Bagian Hukum dan Organisasi kepada Pemerintah Kota Sawahlunto, faktor-faktor yang mempengaruhi Bagian Hukum dan Organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Kota Sawahlunto dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Kota Sawahlunto. Bagian Hukum dan Organisasi belum efektif dalam memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Kota Sawahlunto karena kompetensi sumber daya bagian hukum yang masih kurang, tidak adanya norma hukum yang mengharuskan bagian hukum dan organisasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara penuh dan sudah tertanamnya budaya untuk mempihak ketigakan dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bagian Hukum dan Organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Kota Sawahlunto adalah : faktor sumber daya manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, faktor organisasi dan managemen. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Kota Sawahlunto adalah menggunakan jasa advokat dan jasa para akademisi atau dosen pada Fakultas Hukum. Kata Kunci : Efektivitas, Bagian Hukum dan Organisasi, Bantuan Hukum THE EFFECTIVENESS OF THE LAW AND ORGANIZATION DIVISIONTO PROVIDE LEGAL AID FOR CITY GOVERNMENT OF SAWAHLUNTO (Indra Mulyono, 1220113052, Andalas Univercity, 159 Page, 2016) ABSTRACT Starting from the fact that if the Government of Sawahlunto facing a lawsuit, then those who can act as its lawyer is an advocate, the state’s attorney and government officers of Sawahlunto in Legal and Organization Division. However, the role of the division is still not clear because when it becomes the lawyer of the Government of Sawahlunto, the division still using the services of an advocate and a professor or lecturer for consulting of legal disputes the Sawahlunto Government faced. It means the law and organization division has not run its duty and function independently. According to the duties and functions of the division, it has a fundamental duty to provide legal aid to the Government of Sawahlunto both in court and out of the court. Based on this fact, there may be differences between das Sollen (ideality / should) and das Sein (reality). The division is supposed to be an independent representative of the Sawahlunto government both inside and outside the court. But in fact it still use the services offered by third party. By using the third party, it could lead to cost increased or less efficient use of fund by the City government. This fund might be used for other purposes instead of used to finance a third party. The problems discussed in this thesis are: How is the effectiveness of legal aid that has been given by the legal and organization division of Sawahlunto Government, what factors affecting the division in carrying out its duties and functions in providing legal assistance to the Government of Sawahlunto and the policies taken by the division in providing legal assistance for the Government of Sawahlunto. The division has not been effective in providing legal aid to the Government of Sawahlunto due to the lack of resource, the absence of legal norms that require the division to carry out their duties and functions and the inherence culture offering the tasks to the third party. Factors affecting the division in carrying out its duties and functions in providing legal assistance to the Government of Sawahlunto are: the human resource, financial, equipment, organizational and management. The policies adopted by the Government of Sawahlunto in providing legal assistance to the Government of Sawahlunto are using the services offered by advocates and, or academicians at the Faculty of Law. Keywords: Effectiveness, Legal and Organization Division, Legal Aid

Item Type: Thesis (Masters)
Primary Supervisor: Prof. Dr. Saldi Isra, S.H, MPA
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana (Tesis)
Depositing User: s2 ilmu hukum
Date Deposited: 26 Apr 2019 15:02
Last Modified: 26 Apr 2019 15:02
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/43620

Actions (login required)

View Item View Item