PERANAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Aulia Hary, Putra (2019) PERANAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (211kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (451kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (266kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (340kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Status keberadaan dan perlindungan terhadap pengungsi keratkaitannya dengan HAM, karena setiap orang yang telah memilih jalan untuk menjadi seorang pencari suaka bahkan menjadi pengungsi adalah mereka-mereka yang dengan jelas-jelas tidak mendapatkan perlindungan yang layak dalam persoalan HAM di negara asalnya. Seperti pengungsi Rohingya yang dating ke Indonesia untuk mencari suaka ini terdampar di beberapa wilayah di Indonesia seperti Aceh, Medan, Kepulauan Riau, hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Kondisi yang sangat memprihatinkan karena kelaparan membuat mereka dengan terpaksa menyerahkan diri ke pihak keamanan dan imigrasi Indonesia yang diharapkan dapat memberikan makan dan minum yang layak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas peranan pemerintah Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya di Aceh. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap pengungsi di Indonesia menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional; 2) Bagaimana peranan pemerintah Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya di Aceh; Penelitian ini bersifat Kualitatif, dengan pendekatan masalah yang bersifat normatif didukung oleh penelitian empiris, sedangkan pokok pembahasan menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan prakteknya dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Menurut Hukum Internasional Pemberian status pengungsi berimplikasi pada harus dilakukannya prinsip-prinsip perlindungan terhadap pengungsi yang telah diatur di dalam Konvensi Jenewa mengenai Status Pengungsi tahun 1951. Konvensi tersebut mengatur prinsip dasar yang harus diterapkan di dalam penanganan pengungsi, sedangkan menurut hukum nasional Indonesia belum ada instrumen hukum yang komprehensif dalam menghadapi masalah ini, namun Indonesia memandang dan menyikapi persoalan ini sebagai persoalan HAM yang bersifat universal.; 2) Indonesia belum memiliki regulasi hukum yang jelas dalam menangani masalah pengungsi lintas batas negara. Di sisi lain, sampai saat ini Indonesia juga bukan merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1951 dan protokolnya tahun 1967 tentang pengungsi. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan dalam melakukan tindakan internasional mengenai pengungsi ini secara lebih lanjut. Indonesia hanya dapat menampung dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan sambil menunggu tindak lanjut dan proses dari pihak UNHCR.

Actions (login required)

View Item