PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS DAERAH OLEH PELAKSANA HARIAN BUPATI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Fany, Fiola (2019) PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS DAERAH OLEH PELAKSANA HARIAN BUPATI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (196kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (368kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (200kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (329kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pemerintahan Daerah menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Sekretariat Daerah.Kepala Daerah dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah yang untuk daerah Kabupaten disebut dengan Bupati dan Wakil Bupati. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda sebagaimana diatur di dalam Pasal 65 dan 66 UU Pemda. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat digantikan oleh Wakil Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah yang menggantikan Kepala Daerah yang berhalangan sementara berkedudukan sebagai Pelaksana Harian (Plh). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Plh, Wakil Kepala Daerah tidak berwenang melakukan tindakan/ keputusan yang bersifat strategis, contohnya mutasi Pegawai Negeri Sipil. Namun di Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi pengangkatan PNS yakni Sekretaris Daerah oleh Wakil Bupati yang pada saat itu berkedudukan sebagai Plh Bupati Lima Puluh Kota yang dilakukan tanpa adanya sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan tanpa adanya izin dari Bupati maupun izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana konsekuensi hukum pengisian jabatan Sekretaris Daerah oleh Pelaksana Harian Bupati di Kabupaten Lima Puluh Kota? 2) Bagaimana penyelesaian pengisian jabatan Sekretaris Daerah oleh Pelaksana Harian Bupati di Kabupaten Lima Puluh Kota? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawamcara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yakni : 1) pengisian jabatan Sekda yang dilakukan oleh Plh Bupati tidak sah sehingga Surat Keputusan Pengangkatan tersebut dicabut karena cacat wewenang dan cacat prosedurnya 2) pengisian jabatan Sekda yang dilakukan oleh Plh Bupati berakhir setelah dilakukan pencabutan terhadap SK pengangkatan Sekda oleh Plh Bupati. Kata kunci : PNS, Sekda, Pelaksana Harian (Plh) Bupati, JPT

Actions (login required)

View Item