PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA OLEH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPKA) KOTA PADANG

PUTRI, SUCI AMANDA (2015) PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA OLEH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPKA) KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (skripsi full text) 201502040938th_skripsi putri suci amanda.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang erutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Namun tidak selalu kewajiban tersebut akan dipenuhi oleh Wajib Pajak dengan sukarela sehingga pemerintah perlu menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan penagihan pajak berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sebagai pelaksana tugas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang kewenangannya diatur dalam Perda Kota Padang No. 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang, DPKA Kota Padang diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan dapat menanggulangi semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran pembayaran pajak.Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu, 1) bagaimana upaya yang dilakukan oleh DPKA Kota Padang untuk meminimalisir utang pajak oleh Wajib Pajak pada tahun 2013, 2) apa kendala yang dihadapi oleh DPKA Kota Padang dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, data primer diambil dengan wawancara dengan pihak DPKA kota Padang yakni Bidang Pendapatan pada Seksi Penagihan dan Seksi Pendataan dan Pendaftaran, dan Bidang Pengendalian pada Seksi Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi, serta Wajib Pajak Daerah Kota Padang yang terutang pada tahun 2013. Sedangkan data sekunder diambil melalui penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan DPKA Kota Padang untuk meminimalisir utang pajak pada tahun 2013 yakni melaksanakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang lebih bersifat persuasif dengan memanggil dan mendatangi Wajib Pajak yang menunggak dan telah diterbitkan surat teguran untuk segera membayar utang pajaknya, sehingga tindakan penagihan pajak seperti menerbitkan Surat Paksa, tindakan penyitaan dan pelelangan tidak pernah dilakukan. Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2013, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh DPKA Kota Padang baik yang berasal dari dalam maupun luar instansi.Kendala dari dalam instansi yaitu kapasitas sumber daya manusia yang kurang memadai, tidak adanya penghitungan yang jelas mengenai jumlah surat teguran yang diterbitkan dalam setiap bulan, dan lemahnya koordinasi antar bidang di DPKA Kota Padang. Sedangkan kendala dari luar instansi yaitu force majure, Wajib Pajak yang sulit ditemui, serta pandangan negatif masyarakat terhadap fiskus. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa oleh DPKA Kota Padang sesuai dengan ketentuan UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yakni penerbitan dan pemberitahuan surat teguran yang sesuai prosedur, namun tindak lanjut untuk menerbitkan surat paksa, penyitaan dan pelelangan tidak dilakukan karena DPKA Kota Padang lebih bersifat persuasif dalam melaksanakan penagihan pajak sebagai upaya yang efektif untuk meminimalisir utang pajak. Selanjutnya kendala dalam penagihan pajak dengan surat paksa baik yang berasal dari dalam maupun luar instansi diharapkan dapat diatasi yaitu dengan meningkatkan kapasitas pengetahuan pegawai dan koordinasi antar bidang di DPKA Kota Padang, serta meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Actions (login required)

View Item