IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA PARIAMAN

ANGGA, PERDANA (2018) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA PARIAMAN. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) 1. COVER dan ABSTRAK.pdf - Published Version Download (219kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 2. BAB I.pdf - Published Version Download (381kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) 3. BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (350kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 4. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (320kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pariaman serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasian UU KIP. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan penyajian data dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan Implementasi UU No 14 Tahun 2008, serta mendeskripsikan faktor penghambat dalam implementasi tersebut. Teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara dan observasi langsung, Metode yang digunakan dalam menganalisis fakror-faktor yang mempengaruhi implementasi menggunakana Model kebijakan George C. Edwar III yang dipengaruhi empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi serta komunikasi organisasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi bahwa PPID Kota Pariaman dalam menjalankan amanat UU 14 Tahun 2008 tentang KIP belum berjalan dengan optimal, meskipun dari segi peraturan dan petunjuk pelaksana (SOP) sudah memiliki pedoman yang lengkap. Belum optimalnya implementasi UU KIP disebabkan oleh komunikasi terkait sosialisasi peningkatan pemahaman yang belum dilaksanakan secara berkesinambungan bagi anggota PPID, kurangnya sumberdaya manusia dan sumber daya anggaran juga berimbas kepada kecendrungan sikap aparat pelaksana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, selanjutnya aspek struktur birokrasi, SOP yang ada belum diterapkan berdampak pada lemahnya implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Pariaman. Kata Kunci : UU KIP, PPID, Implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Actions (login required)

View Item