Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam Pengelolaan Hutan Pasca Terbitnya UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daeah pada Pengelolaan Politik Kehutanan di Indonesia

Tengku, Muhammad Fatthari (2019) Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam Pengelolaan Hutan Pasca Terbitnya UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daeah pada Pengelolaan Politik Kehutanan di Indonesia. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (219kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1 Pendahuluan) BAB 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (289kB) | Preview
Preview	Text (BAB 6 Penutup) BAB 6 Penutup.pdf - Published Version Download (132kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (220kB) | Preview
	Text (Skripsi FullText) Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan hutan di Provinsi Riau hampir semenjak terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dulu hanya Kabupaten/Kota yang mengurusi hutan sekarang semua dilimpahkan ke Provinsi. Peran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam pengelolaan hutan masih sangat jauh dari yang diharpakan, karena banyak kendala, karena didalam teori kendala menurut Goldratt Hansen dan Mowen yang mengatakan segala hal yang membatasi sistem, baik organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditemukan dalam pengelolaan hutan ini. Pengelolaan hutan ini tidak lepas pula dengan namanya politik kehutanan, karena di dalam politik kehutanan terdapat tata kelola hutan yang baik, dan didalam membuat kebijakan itu termasuk politik kehutanan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran, konsep politik kehutanan dan kendala. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisa etik dan emik. Untuk menguji keabsahan data yang didapatkan dilapangan digunakan teknik triangulasi data, sehingga menghasilan data yang objektif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, dalam pelaksanaan pengelololaan hutan pemerintah harus menerapkan prinsi Good Foresty Governance itu termasuk didalam politik kehutanan dan dalam menjalankan peran pemerintah harus tanggap dan cekatan karena hutan yang harus di kelola banyak dan itu harus diawasi oleh pemerintah supaya tidak ada lagi perusahaan yang ilegal dalam mengelola hutan, dalam menjalankan perannya pemerintah juga tidak luput dari yang namanya kendala, kendala yang dihadapi pemerintah antara lain: (1) Lemahnya monitoring pengawasan, (2) Lemahnya proses perizinan, (2) Kurangnya anggaran operasional, (4) kurangnya keterbatasan personil. Kata Kunci: Politik Kehutanan, Peran, Operasional

Actions (login required)

View Item